Toko Kelontong Dilarang Jual Gas Melon 3 Kg, Simak Penjelasan Pertamina Berikut

JAKARTA, Lintasbabel.iNews.id - Warung-warung kecil atau toko kelontong bakal dilarang menjual gas LPG 3 kilogram (kg) atau gas melon. Hal ini menyusul kebijakan dari pemerintah melalui PT Pertamina (Persero).

Selanjutnya, gas LPG 3 kg hanya dijual melalui pengecer atau agen-agen penyalur resmi, yang telah terdaftar di PT Pertamina (Persero).

Baca Juga

Kementerian ESDM Tambah Kuota Volume Tabung Gas Melon di Babel

Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan, saat ini sudah ada lebih dari 233.000 sub penyalur atau pangkalan resmi. Dan untuk menyukseskan rencana ini, pihaknya terus menambah jumlah sub penyalur.

"Untuk itu Pertamina juga sudah menambah 22.000 sub penyalur atau pangkalan di tahun 2022," ujar Irto dilansir dari iNews.id, Sabtu (14/1/2023). 

Kata Irto, rencana ini sebenarnya telah diuji cobakan di lima kecamatan sejak Oktober 2022. 

Baca Juga

Rakor Ketersediaan LPG, Bupati Beltim Ingatkan Agen dan Pangkalan Tidak Cari Untung Pribadi

Sebelumnya, Kementerian ESDM menyampaikan, ke depan tidak ada lagi pengecer penyaluran LPG 3 kg. Sebab, masyarakat akan langsung membeli LPG 3 kg melalui sub penyalur. 

Hal itu dilakukan agar data konsumen akurat. Kemudian, tidak ada lagi pencatatan data konsumen secara manual. Nantinya, pemerintah akan melakukan pendataan agar distribusi LPG 3 kg betul-betul dinikmati yang berhak atau tepat sasaran.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji menjelaskan, ada beberapa tahapan agar penyaluran subsidi LPG 3 kg ini tepat sasaran. namun, yang paling krusial adalah pendataan konsumen.

Dia mengatakan, acuan yang digunakan adalah data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

"Kita uji coba data P3KE karena kita melihat kalau sumber data P3KE lebih bersejarah. P3KE itu kan sumbernya data BKKBN dan selalu diupdate sehingga harapannya lebih akurat," ucapnya.
 

Editor : Muri Setiawan