Robianto : Politik uang racun kehidupan demokrasi

BANGKA TENGAH, lintasbabel.id - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangka Tengah (Bateng), Robianto menegaskan praktik-praktik politik uang dalam Pemilu merupakan racun dalam kehidupan demokrasi. Hal ini, kata Robianto bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya peranan masyarakat dalam pengawasan partisipatif pada pelaksanaan Pemilu/Pemilihan agar setiap tahapan Pemilu/Pemilihan berjalan sesuai dengan asas yang telah ditetapkan, yaitu Luber dan Jurdil.

Baca Juga

2 Wakil Babel Ikut Konferensi Nasional APD Indonesia, Ini Hasil Rekomendasinya

Hal ini disampaikannya ketika menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih daerah potensi pelanggaran Pemilu tinggi dan rawan konflik yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Tengah, Rabu (23/06/2022).

"Politik uang itu bisa kita ibaratkan seperti racun untuk demokrasi kita. Karena dampak dari politik uang itu sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat," ujar Robianto.

Setiap kali penyelenggaran Pemilu/Pemilihan, Bawaslu selalu merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang berorientasi pada 4 dimensi, yaitu konteks sosial dan politik, Pemilu yang bebas dan adil, kontestasi, serta partisipasi.  

Baca Juga

LIbatkan Anak-Anak dalam Kampanye Bisa Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp100 Juta

"Dalam dimensi-dimensi ini terbagi lagi dalam sub dimensi. IKP ini merupakan hasil riset yang dilakukan oleh Bawaslu dengan melibatkan 4 lembaga di setiap kabupaten/kota," ungkapnya.

"Dari hasil IKP ini, tentunya dapat menjadi gambaran untuk pengambilan kebijakan di daerah agar potensi kerawanan-kerawanan yang telah dipetakan tidak terjadi. Misalnya, IKP di daerah kita untuk dimensi kontestasi kerawanannya tinggi, maka kami akan gencar sosialisasi kepada peserta Pemilu/Pemilihan agar potensi kerawanan ini dapat kita tekan," terangnya.

Menurutnya, dalam pengawasan Pemilu/Pemilihan, Bawaslu tidak bisa berdiri sendiri untuk mengawasi seluruh tahapan. 

Baca Juga

Sah! Mahkamah Konstitusi Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Diharapkan juga peran aktif masyarakat melalui pengawasan partisipatif dengan cara aktif mengawasi, melaporkan dan mencegah terjadinya praktik-praktik kecurangan, atau menyampaikan informasi kepada Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi. 

"Bawaslu saat ini sangat aktif dalam membangun dan menggerakkan pengawasan partisipatif. Salah satu upayanya, melalui kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) bagi pemilih pemula. Di tahun 2021 ini, kebetulan Bateng menjadi tuan rah kegiatan SKPP yang digagas oleh Bawaslu RI ini yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 24-26 Juni 2021 dengan peserta dari kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," kata Robianto.

Editor : Muri Setiawan