Bertentangan dengan UUD 1945, MK Perintahkan DPR dan Pemerintah Perbaiki UU Cipta Kerja
Kamis, 25 November 2021 | 14:50 WIB
-
Muri Setiawan
"Menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini," ujarnya.
Oleh karenanya, Hakim Anwar memerintahkan kepada pemerintah dan juga DPR untuk memperbaiki UU Cipta Kerja tersebut dalam kurun waktu dua tahun. Jika tidak dilakukan perbaikan, maka UU tersebut menjadi inkonstitusional secara permanen.
Baca Juga
Putusan MK, Terjadi PSU di Pilkada Bangka Barat
Editor: Muri Setiawan
Bangka
2 tahun lalu
Jelang PSU Desa Sinar Manik, Bawaslu Bangka Barat Larang Paslon Pasang APK
Bangka
2 tahun lalu
Politik Uang Jadi Penyebab PSU di Bangka Barat, Bawaslu : Tidak Ada Laporan
Politik
2 tahun lalu
PSU Pilkada Babar Masih Menunggu Juknis KPU RI
News
2 tahun lalu
Bong Ming Ming Tanggapi Laporan Makyus ke Polres Metro
News
2 tahun lalu
Dua Warga Bangka Barat Dilaporkan ke Polisi Usai jadi Saksi Sengketa Pilkada 2024
Bangka
2 tahun lalu
Pilkada Bangka Barat 2024, Pasangan Bersanding Resmi Gugat Makyus ke Mahkamah Konstitusi
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News
4 jam lalu
Krisis Air, Warga Desa Terak Andalkan Sumur di Hutan
News
17 jam lalu
Bazar PT Timah Jadi Ajang UMKM Perluas Pasar, Produk Kuliner Laris Terjual
News
18 jam lalu
Nonton Bareng Jadi Ajang Refreshing Siswa Kelas Beasiswa PT Timah di Pemali Boarding School
News
24 jam lalu
Dua Dermaga Pelabuhan Tanjung Kalian akan Pangkas Penumpukan Penumpang
News
1 hari lalu
Pembangunan Dermaga II Tanjung Kalian Diperkirakan Rampung 18 November 2026
News
2 hari lalu