BI Ungkap 24 Subsektor Prioritas Pemulihan Ekonomi

Respon kedua, sinergi stimulus fiskal dan moneter. Sebagaimana diketahui, defisit fiskal APBN 2022 4,6 persen PDB, belanja negara Rp2.714,2 triliun di antaranya anggaran kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur tentu saja membutuhkan pembiayaan Rp868 triliun. 

Perry mengungkapkan, BI berkomitmen berpartisipasi dalam pendanaan APBN sesuai UU nomor 22 tahun 2020 dalam jumlah yang besar. Pada 2020 sebesar Rp473,4 triliun, di Tahun 2021 hingga kini Rp143,3 triliun, ditambah juga Rp215 triliun APBN 2021 untuk kesehatan dan kemanusiaan karena Covid-19.

Baca Juga

Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2023: Sinergi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Ekonomi Nasional

"Untuk APBN 2022 sebesar Rp224 triliun dengan suku bunga rendah. Dengan pendanaan BI, pemerintah dapat memfokuskan APBN untuk pemulihan ekonomi," tutur Perry.

Respon ketiga, sinergi mendorong kredit dan transformasi keuangan. Penawaran kredit perbankan relatif kondusif, suku bunga menurun, likuiditas melimpah, lending standar, juga membaik. Fokus kebijakan pada peningkatan permintaan kredit dunia usaha. 

"Jadi 9 sektor siap peningkatan kredit, tetapi sektor-sektor lain membutuhkan stimulus, insentif pajak, penjaminan kredit, dan subsidi bunga, pelonggaran kebijakan makroprudensial dari BI, perpanjangan restrukturisasi kredit dari OJK," ungkap Perry.

Baca Juga

3 Kabupaten di Bangka Belitung Panen Cabai, BI: Perkiraan Mencapai 24 Ton

Dia menambahkan, BI bersinergi dalam kebijakan ekonomi nasional, di samping stimulus moneter dan pelonggaran makroprudensial pada respon kedua dan ketiga, juga digitalisasi sistem pembayaran dan pendanaan UMKM pada respon keempat dan kelima. 

"BI pun juga berkoordinasi erat dengan pemerintah dan KSSK," kata Perry.

Editor : Muri Setiawan