Soal Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu Belum Cair, Herman Deadline Pemprov 2 Minggu

PANGKALPINANG, lintasbabel.id - Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), H. Herman Suhadi memberikan deadline atau tenggang waktu dua minggu kepada Pemprov Kepulauan Babel untuk menyeleasaikan masalah  pembayaran beasiswa kurang mampu kepada mahasiswa. 

"Kami memberikan waktu dua minggu setelah ini progress menyatakan ya atau tidak, kami masih mengejar. Salah satunya berkaitan dengan peraturan gubernur apakah ada perubahan. Selain dari komisi IV akan ke kemendagri dan ke Provinsi Riau untuk melakukan studi banding," ujarnya, Selasa (16/8/2022). 

Baca Juga

Institut Pahlawan 12 Adakan Pertemuan dengan Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa

Diketahui, dana beasiswa kurang mampu yang tak bisa dicairkan berkisar Rp9.9  miliar untuk 768 mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi di Babel.

Menurutnya, penyebab tidak dapat dicairkannya anggaran beasiswa mahasiswa kurang mampu pada  2022 ini dikarenakan faktor regulasi atau aturan dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Dikatakannya, selama ini pemerintah menggunakan sistem informasi manajemen daerah (Simda) kemudian beralih ke sistem informasi pembangunan daerah (SIPD). 

Baca Juga

Penyaluran Beasiswa PIP Disambut Baik Masyarakat, Jarwo : Tugas Kita Bermanfaat untuk Orang Lain

"Bahwa anggaran bantuan beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu yang ada di perguruan tinggi di daerah ini tidak bisa dicairkan, berkenaan dengan regulasi, ada peraturan tidak membolehkan itu," tutur Herman Momen sapaan akrab politisi PDIP ini. 

Ia menegaskan Pemprov Kepulauan Babel harus mencari solusi terkait pencairan beasiswa tersebut. 

"Kita harus mencari solusi agar mahasiswa ini tetap dibantu, dengan catatan tidak melanggar aturan," kata Herman.

Baca Juga

BPDPKS Wujudkan Impian Anak Petani Sawit untuk Berkuliah

Ia menyebutkan, hal ini bukan kesalahan administrasi, tetapi hanya pada perubahan sistem yang semula melalui Dinas Pendidikan kemudian dialihkan ke Biro Kesra. 

"Ini bukan kesalahan, anggaranya belum dicairkan, dana sudah ada di Dinas Pendidikan, semula sebagai eksekutornya. Tetapi karena aturan kita cantolkan ke kesra, tetapi kesra tidak berani karena ada payung hukum belum jelas," tuturnya. 

Editor : Muri Setiawan