Pertamina, kata dia, harus melakukan klarifikasi atas kegiataan usahanya apakah hal ini merupakan akibat dari kegiatan usahanya karena terdekat dengan wilayah yang tercermar.
"Jika pemerintah atau aparat terkait tidak bertindak cepat, WALHI NTB akan melakukan upaya sebagaimana diatur dalam UU PPLH nomor 32 tahun 2009," kata dia.
Editor : Muri Setiawan
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
Artikel Terkait
BERITA POPULER
+
News Update
