Termasuk di dalamnya memperhatikan wilayah yang memang memiliki pembatasan sesuai ketentuan, seperti kawasan hutan lindung.
"Perubahan terhadap zonasi wilayah tersebut perlu mempertimbangkan proses perizinan yang telah dilalui, aspek legalitas, serta dampaknya terhadap keberlangsungan usaha dan mata pencaharian para pekerja," ujarnya.
IKT juga menilai wilayah IUP yang masuk dalam zona yang diusulkan untuk diubah memiliki arti strategis bagi keberlanjutan perusahaan. Sebab, wilayah tersebut menyimpan potensi cadangan timah yang dapat menopang kegiatan produksi dan kesinambungan usaha PT Timah pada masa mendatang.
Riki mengingatkan, timah merupakan salah satu komoditas strategis Indonesia yang memiliki nilai ekonomi penting, baik bagi industri nasional maupun rantai pasok global.
Oleh sebab itu, pengaturan zonasi dinilai perlu memperhitungkan potensi sumber daya tersebut. Namun, kepentingan industri pertambangan juga harus tetap berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat pesisir dan sektor ekonomi lainnya.
Dalam menyikapi pembahasan revisi RZWP3K, IKT mengimbau seluruh pihak untuk menjaga komunikasi dan saling menghormati perbedaan kepentingan.
Editor : Haryanto
Artikel Terkait
