IKT menilai perbedaan pandangan antara sektor pertambangan dan perikanan perlu diselesaikan melalui dialog terbuka dengan mengutamakan kepentingan masyarakat secara luas.
Di sisi lain, IKT menegaskan dukungannya terhadap upaya perbaikan tata kelola pertambangan serta pencegahan aktivitas tambang ilegal.
Menurut Riki, penataan regulasi yang tepat diharapkan mampu memberikan kepastian bagi kegiatan pertambangan yang sah sekaligus mendorong masyarakat menjalankan aktivitas pertambangan sesuai aturan.
"Kami tidak menginginkan adanya pertambangan ilegal. Karena itu, tata kelola pertambangan harus terus diperbaiki. Penataan zonasi juga perlu dilakukan secara bijak agar tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi pekerja dan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada kegiatan pertambangan legal," tuturnya.
IKT berharap pembahasan ulang revisi RZWP3K dapat menghasilkan kebijakan yang mengakomodasi berbagai kepentingan secara proporsional.
"Kepastian regulasi, perlindungan mata pencaharian masyarakat, keberlanjutan sektor pertambangan, dan kelestarian wilayah pesisir harus ditempatkan dalam pembahasan yang seimbang. IKT berharap seluruh pihak dapat mengedepankan dialog, menaati regulasi, serta menjaga harmonisasi agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan kehidupan masyarakat Bangka Belitung," tutur Riki.
Editor : Haryanto
Artikel Terkait
