Ia turut menjelaskan bahwa SPK diterbitkan ketika persyaratan yang ditentukan perusahaan dinilai telah lengkap.
"SPK ditandatangani mitra dan PT Timah diketahui Dir Ops, tapi tidak diteruskan ke Dirut," tuturnya.
Sementara itu, pada 2015–2016, persetujuan menteri tidak menjadi persyaratan dalam kebijakan kemitraan PT Timah yang diketahuinya.
Keterangan tersebut menjadi bagian dari pembuktian untuk menguji bagaimana aturan perizinan diterapkan, sejauh mana mitra memahami batas kewenangannya, dan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kemitraan.
PT Timah Pilih Mitra untuk Mengurangi Kerugian
Benny juga menjelaskan alasan PT Timah menggunakan mitra untuk mengerjakan lokasi pertambangan tertentu.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
