BANGKA SELATAN, Lintasbabel.iNews.id - Kisruh dugaan pemotongan dana bantuan Optimalisasi Pengolahan lahan (Oplah) yang diduga dilakukan oleh oknum ketua Kelompok Tani (Poktan) mendapatkan jawaban yang berbeda antara Gapoktan dan petani.
Kisruh ini mulai terkuak keluar saat saat salah satu petani yang menerima bantuan tersebut, mempertanyakan perihal pemotongan biaya oplah sebesar Rp25.000 per petak sawah, seperti yang diberitakan di salah satu media online.
Dugaan pemotongan tersebut juga dibenarkan oleh beberapa petani lainnya saat awak media melakukan penelusuran ke beberapa petani di Desa Rias.
Salah satu petani penerima bantuan oplah yang minta namanya dirahasiakan menyebutkan bahwa ia mendapatkan dana Oplah tersebut seharusnya Rp 900.000, tetapi di potong Rp 100.000, oleh oknum ketua kelompok tani dengan alasan untuk operasional.
"Katanya uang yang di potong tersebut, untuk operasional," kata salah satu petani, Sabtu (28/6/2025).
Disebutkannya, ia juga mendapatkan kabar dari luar bahwa di kelompok lain juga ada yang mendapatkan potongan, tetapi ia tidak mengurus kelompok lain, hanya kelompoknya saja.
Ia juga menyebutkan, bahwa potongan sebesar Rp100.000,- ini sebenarnya sangat merugikan para petani, karena dengan uang segitu sudah bisa membeli racun atau segala sesuatunya.
Selain itu para petani juga lesu, dari pusat bantuannya segitu, tetapi sampai ke petani tidak sesuai atau di potong.
"Saya juga mendengar kabar bahwa kelompok lain juga ikut di potong. Sebenarnya para petani sangat terbantu dengan dana Oplah ini, tetapi dari pusatnya full sampai petani kok sudah di potong," katanya.
"Keluhan petani yang di potong ini bukan hanya saya, tetapi rata rata petani lain juga mengeluh dengan potongan ini," ucap dia.
Hal senada juga disampaikan oleh beberapa petani lainnya saat awak media melakukan penelusuran.
Terpisah, Ketua Gapoktan Sepakat Jaya Rias Ariyanto menyebutkan, saat diwawancarai wartawan mengaku bahwa pihaknya tidak pernah meminta potongan apapun, itu hanya miss komunikasi saja.
"Itu antara ketua Poktan dan Petani, serta Miss komunikasi saja. Mengenai potongan tersebut, Gapoktan tidak ada menyuruh potong, tetapi sekali lagi ia sebagai Gapoktan tidak mengetahui potongan ke petani tersebut," ucapnya.
Kisruh pemotongan bantuan oplah salah satu petani yang diberitakan disalah satu media online tersebut kata dia juga telah mediasi bersama Kepala Dinas Pertanian Bangka Selatan, Kades, BPD, Gapoktan, UPKK serta Poktan yang menaungi petani tersebut pada Kamis siang (26/6/2025) dan telah selesai.
Sementara itu, Ketua Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) Gapoktan Sepakat Jaya Rias, Sukarya menjelaskan, kekurangan bantuan petani sebesar Rp25.000 per petak sawah tersebut bukan pemotongan melainkan untuk menutupi selisih luasan petak sawah petani dari data sebelumnya, dengan hasil pengukuran sistem poligon yang dijadikan dasar untuk mencairkan bantuan tersebut, dan uang bantuan seluruhnya telah dibagi rata kepada petani.
"Hasil pengukuran sistem poligon yang dijadikan acuan untuk mencairkan bantuan ini kan lebih kecil dari data luasan lahan sawah petani sebelumnya sehingga ada selisih karena ada yang terpotong jalan dan tanggul, Jadi yang dibayar oleh dinas itu sesuai dengan hasil poligon," ucapnya.
Dia mengatakan untuk menyiasati kekurangan agar semua petak sawahnya dapat sesuai data lama, maka jumlah bantuan yang diterima dibagi rata sehingga kelompok yang ada selisih jumlah luasan sawah ini hanya menerima Rp200.000 per petak sawah dari yang seharusnya Rp225.000 per petak sawah.
"Jadi ini bukan pemotongan," tuturnya.
Pihaknya kata dia akan mengumpulkan seluruh ketua kelompok tani guna menyelesaikan kisruh tersebut dan akan menyampaikan hasilnya kepada awak media.
"Nanti malam ini (malam Kamis, 26/06/2025) kami akan kumpulkan seluruh Ketua Poktan untuk menyelesaikan masalah ini," ujarnya.
Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi yang disampaikan oleh Gapoktan dan UPKK kepada awak media perihal pertemuan dengan seluruh ketua kelompok tani tersebut.
Editor : Haryanto
Artikel Terkait
