Lanjut Alif, berdasarkan Perkap Kepolisian Negara Republik No. 16 tahun 2006 pasal 7, aparat yang bertugas harus menghormati hak asasi manusia, menjaga dan melayani massa. Maka dari itu apa yang dilakukan oleh aparat saat ini sangat bertentangan dengan regulasi yang berlaku.
"Indonesia adalah negara hukum, jadi seluruh warga negara terlepas apapun jabatannya harus menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Hukum atau regulasi yang disusun tentunya agar seluruh aktivitas dinegara ini mengacu pada mandat sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, saya mengutuk keras tindakan tersebut dan menuntut presiden untuk melakukan instruksi secara tegas kepada Kapolri agar mengusut tuntas kasus penembakan massa di Sulawesi Tengah dan mengusut tuntas segala bentuk penyelewengan yang dilakukan aparat terhadap massa aksi yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini dilakukan agar Polri tetap menjadi instansi yang benar-benar menjaga stabilitas negara dan memastikan perdamaian didalam NKRI tercinta," tuturnya.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
