JAKARTA, Lintasbabel.iNews.id - Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI kembali menetapkan 2 orang tersangka baru terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 s/d 2022. Penetapan kedua terangka usai Tim Penyidik memeriksa 135 orang saksi.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Kuntadi mengatakan, kedua tersangka tersebut adalah SP selaku Direktur Utama (Dirut) PT RBT (Refined Bangka Tin), dan RA selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT.
"Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, Hari ini Tim Penyidik telah menaikkan status 2 orang saksi menjadi tersangka," kata Kuntadi, dalam keterangan persnya Rabu (21/2/2024) malam.
Kuntadi menjelaskan, peran kedua tersangka yaitu menginisiasi pertemuan untuk mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk.
"Pada tahun 2018, tersangka SP bersama tersangka RA sebagai direksi PT RBT menginisiasi pertemuan dengan tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dan tersangka EE selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk, untuk mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk," katanya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam pertemuan itu, tersangka SP dan tersangka RA menentukan harga untuk disetujui tersangka MRPT, serta siapa saja yang dapat melaksanakan pekerjaan tersebut.
"Kemudian kegiatan ilegal tersebut disetujui dan dibalut oleh tersangka MRPT dan tersangka EE dengan perjanjian seolah-olah ada kerjasama sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan PT Timah Tbk. Lalu tersangka SP dan tersangka RA bersama-sama dengan tersangka MRPT dan tersangka EE menunjuk perusahaan-perusahaan tertentu sebagai mitra untuk melaksanakan kegiatan tersebut yaitu, PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN," ujarnya.
Sementara, pelaksana kegiatan ilegal tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh perusahaan boneka yaitu CV BJA, CV RTP, CV BLA, CV BSP, CV SJP, CV BPR, dan CV SMS yang seolah-olah dicover dengan Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan borongan pengangkutan Sisa Hasil Pengolahan (SHP) mineral timah.
"Untuk kepentingan penyidikan, tersangka SP dan tersangka RA dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 21 Februari 2024 s/d 11 Maret 2024," ujarnya.
Pasal yang disangkakan kepada kedua tersangka adalah Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
