PANGKALPINANG, Lintasbabel.iNews.id - Pekerja Harian Lepas (PHL) atau yang lebih dikenal dengan tenaga honorer di lingkungan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dibuat resah, dengan beredarnya informasi yang menyebutkan bahwa dalam waktu dekat, akan ada 300 orang tenaga PHL/Honorer yang akan diputus kontrak alias dipecat.
Setelah cukup lama adem ayem dan nyaris tidak ada gejolak apapun, kabar kurang sedap kembali bergulir dan membuat resah tenaga honorer. Kabar pemberhentian 300 orang tenaga PHL/honores sontak membuat resah terutama pekerja terdampak.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak ini hanya diberlakukan bagi tenaga honorer yang diangkat tahun 2021 ke atas.
Fajrul (bukan nama sebenarnya), salah seorang tenaga honorer yang terdampak kebijakan ini mengaku sangat kecewa, pasalnya dirinya merasa direkrut berdasarkan kompetensi keahlian yang dimiliki, dan selama mengabdi di Pemprov Babel, para tenaga PHL/honorer rata-rata memiliki etos kerja yang baik dan tidak bermasalah dari segi apapun.
"PHL diatas 2021 rata-rata punya kemampuan spesifik di bidangnya, dan memang ditugaskan khusus di bidang-bidang kebutuhan relevan dan terkini. Sangat disayangkan kalau tenaga seperti ini dikesampingkan," ujar Fajrul, Kamis (25/1/2024).
Ditambahkan Fajrul, ibarat habis manis sepah dibuang, kehadiran tenaga PHL yang cukup berjasa dimasa sulit seperti Covid-19, seakan tidak dihargai sama sekali dan diputus begitu saja setelah memberikan pengabdian terbaik.
"Dan rekrutmen tenaga medis maupun ahli bencana saat 2020-2021 sangat berjasa semasa melawan covid, tidak bisa ditelantarkan begitu saja," katanya.
Fajrul menilai, ada unsur ketidakmampuan pemerintah provinsi mengelola keuangan daerah yang gagal mengurangi pos-pos anggaran yang tidak bermanfaat, sehingga kemudian mengkambing hitamkan keberadaan PHL/honorer sebagai pemborosan belanja daerah.
"Harusnya pemerintah mampu shifting anggaran ke arah birokrasi yang berbasis digital, dan tenaga-tenaga digital muda mau tidak mau harus ada untuk membantu pemerintah. Bukan malah sibuk belanja anggaran untuk seminar dan perjalanan dinas saja, silahkan bandingan sendiri mana yang lebih boros," kata Fajrul.
Hal serupa disampaikan Dian (bukan nama sebenarnya), tenaga PHL lain yang tidak ingin disebutkan namanya. Menurut Dian, proses rekruitmen PHL.diatas tahun 2021 justru lebih transparan dan berdasarkan standar kompetensi dan kebutuhan pemprov sendiri, sehingga sangat naif jika kemudian dimaknai sebagai pemborosan uang negara.
"Ini bentuk lepas tangan pemprov tanpa ada sosialisasi dan tanpa bentuk pertanggung jawaban, padahal kami di rekrut dengan jalur yang benar dan dengan kebutuhan pemprov itu sendiri," kata Dian.
"Kata pemborosan adalah bentuk lepas tangan pemprov kalau memang pemborosan kenapa ada tenaga honorer? Ini bentuk ke dzaliman apalagi ada isu tenaga honorer yang langsung dirumahkan tanpa ada pemberitahuan. Banyak tenaga honorer yang sudah membantu pemprov, tapi dibalas dengan dirumahkan tanpa ada solusi. Jangan salahkan jika ada aksi massa karena di sebagian dinas massa tenaga honorer sudah resah," kata Dian kesal.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
