JAKARTA, lintasbabel.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan supervisi dalam pencegahan korupsi. Termasuk operasi tangkap tangan (OTT), yang diminta Tjahjo, dapat terus dilakukan KPK untuk menimbulkan efek jera.
Menurut Tjahto, dari tahun ke tahun, aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat kasus korupsi terus meningkat.
“Dan juga jangan lupa OTT pun harus terus dilaksanakan untuk efek jera. Kalau tidak, ini kami lihat dari tahun ke tahun ASN yang terlibat (korupsi) semakin banyak. Dan kami terima kasih kepada KPK untuk mengingatkan dan memperingatkan kepada teman-teman ASN yang ada,” katanya dalam acara Webinar Launching Hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2021, Kamis (23/12/2021)
Tjahjo mengatakan, Kemenpan-RB selalu mengingatkan kepada seluruh jajaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk hati-hati memahami masalah area rawan korupsi. Diantaranya terkait perencanaan anggaran, dana hibah, dana bansos, retribusi hingga pajak. Kemudian yang berkaitan mekanisme pembelian barang dan jasa serta jual beli jabatan.
“Dan sekarang ditambah lagi oleh KPK tata kelola dana desa, manajemen aset, dan masalah-masalah perizinan,” ujarnya.
Selain itu, Kemenpan-RB terus mendorong reformasi birokrasi yang merupakan visi misi presiden dan wakil presiden. Dimana hal ini diwujudkan dengan bagaimana memotong mata rantai birokrasi yang panjang menjadi pendek.
Selain itu, dia juga mempercepat proses pelayanan masyarakat secara transparan dan terbuka.
“Dalam arti yang mana harus bayar, bayarnya berapa, selesainya berapa menit, berapa hari terbuka. Dan yang ketiga mempercepat proses perizinan investasi agar pertumbuhan ekonomi di daerah bisa berjalan dengan baik,” Tjahjo.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
