BELITUNG TIMUR,Lintasbabel.iNews.id - Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) melalui Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Beltim menggelar rapat koordinasi (RAKOR) terkait antisipasi kelangkaan BBM di Kabupaten Beltim. Rakor kali ini dilangsungkan di Ruang Rapat Bupati Beltim, Kamis (19/1/2021).
Rapat dipimpin Khaidir Lutfi selaku Asisten II bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Belitung Timur, dan dihadiri Asisten III Haryoso, Kabag Ekbang dan SDA Setda Beltim, Tri Astuti Ramadhani Haliza, Kasat Reskrim Polres Beltim Iptu Fajar Riansyah Pratama, pihak Pertamina dan pemilik SPBU/SPBN se-Beltim.
Rakor tersebut digelar karena dilatarbelakangi kondisi antrean kendaraan di SPBU-SPBU se-Kabupaten Beltim yang mulai panjang dan sangat ramai. Ditambah lagi BBM Peltalite yang cepat habis.
Adanya kondisi tersebut maka rakor digelar untuk membahas langkah–langkah yang dilakukan dalam mengantisipasi terjadinya kelangkaan BBM
”Rakor ini digelar untuk mencari penyebab dan mencari solusi bersama agar pengalokasian BBM bersubsidi di Kabupaten Beltim dapat tepat sasaran kepada masyarakat dan nelayan,” kata Khaidir Lutfi selaku Asisten II bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Belitung Timur dalam pengarahannya.
Mengenai antrean kendaraan di SPBU-SPBU, Khaidir mengungkapkan hal itu karena adanya permintaan yang meningkat dari masyarakat untuk membeli BBM bersubsidi.
“Antrean kendaraan di SPBU terjadi karena meningkatnya permintaan BBM bersubsidi, padahal kuota kita meningkat. Kami harap ada pemantauan dan pengawasan bersama untuk penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Semoga kondisi ini tidak terjadi sampai dekat lebaran,” ujar Khaidir.
Sementara itu, Kepala Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Hizkia Reiner Bontong dalam keterangannya secara virtual menyampaikan bahwa supply BBM subsidi untuk Kabupaten Beltim terbilang lancar, dan apabila banyak permintaan maka secara bertahap pihaknya akan menambah kuota untuk tahun 2023.
“Supply BBM subsidi untuk Kabupaten Beltim lancar. Jika memang banyak permintaan maka nanti akan secara bertahap kita tambah karena memang kuota untuk tahun 2023 wilayah Beltim mengalami kenaikan,” ucap Reiner.
Solusinya, kata Reiner, apabila program MyPertamina sudah berjalan di seluruh SPBU/SPBUN maka pengendara roda empat wajib melakukan pencatatan nopol dan pembatasan pembelian.
“Saat ini pembatasan memang belum diberlakukan di Beltim karena stoknya banyak. Kalau memang ada antrian yang panjang kemungkinan akan diberlakukan pembatasan pembelian. Dalam program itu, setiap kendaraan wajib terdaftar di website subsidi tepat sasaran My Pertamina,” ujarnya.
Dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi, pihak kepolisian melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir terjadinya penyalagunaan BBM subsidi di Kabupaten Beltim.
“Bila kami menemukan dan terbukti ada penyalahgunaan BBM bersubsidi maka kita akan tindaklanjuti sesuai aturan. Untuk itu kita butuh peran serta dari SPBU untuk melihat seberapa banyak pengendara melakukan pengisian BBM ke SPBU,” ujar Kasat Reskrim Polres Beltim, Iptu Fajar Riansyah Pratama.
Di sisi lain, salah satu pemilik SPBU di Manggar yang enggan disebutkan namanya mengakui, pihaknya kesulitan dalam menghabiskan stok BBM baik Pertalite maupun Pertamax. Dalam sepekan terakhir ini, pihaknya terkejut permintaan BBM subsidi meningkat dengan mulai banyaknya pembeli yang membeli BBM.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
