Menurtunya, sejauh ini kebutuhan BBM bersubsidi di Babel cukup tinggi karena banyaknya aktifitas tambang, dan ini sangat berdampak di masyarakat.
"Kelangkaan BBM sudah terjadi di daerah Bangka Belitung sendiri, dan harga eceran juga sangat melonjak tinggi, ini sangat tidak terjangkau di masyarakat kecil, dan ini kemudian mejadi titik persoalan," ujarnya.
Ia juga menilai pemerintah tidak punya empati menaikkan harga BBM pasca masyarakat mengahadapi covid 19.
"Pemerintah tidak punya empati, ekonomi belum pulih tetapi sudah ditambah beban kembali dengan naiknya tarif BBM bersubsidi," tuturnya.
Selain melakukan aksi terkait penolakan BBM Bersubsidi, GMNI Babel juga meminta presiden untuk mengevaluasi kinerja BPH Migas.
"GMNI meminta pemerintah pusat untuk mengevaluasi BPH Migas, kami menggap lembaga negara ini super power di bidang migas sendiri, dan BPH migas berfungsi menata mengelola dan mengawasi distribusi BBM, kami menuntut presiden mengevaluasi lembaga tersebut," tuturnya.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
