Siapa Bilang PJ Kepala Daerah Tidak Boleh Mutasi ASN, Ini Penjelasannya

PANGKALPINANG, lintasbabel.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dijadwalkan akan melantik 5 Penjabat Gubernur pada Kamis, 12 Mei 2022 pukul 08.00 WIB di Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta. Ke-5 Penjabat (PJ) Gubernur tersebut akan mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah di Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, Papua Barat dan Sulawesi Barat. 

Merujuk pada jadwal pemilu 2024, masa jabatan lima PJ Gubernur ini akan berdurasi sekitar 33 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan. Mengingat KPU sudah menetapkan pemungutan suara pilkada serentak 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, sembilan bulan setelah pemungutan suara pileg dan pilpres digelar 14 Februari 2024. Proses rekapitulasi suara, penetapan calon terpilih hingga pelantikan Kepala Daerah definitif diasumsikan maksimal akan memakan waktu kurang lebih 3 bulan setelah pemungutan suara. 

Baca Juga

Pj Gubernur Suganda Dikukuhkan jadi Bapak Asuh Anak Stunting

Masa jabatan yang melampaui setengah dari masa jabatan Gubernur definitif ini mengundang keraguan terhadap jalannya roda pemerintahan di daerah. Secara umum kewenangan PJ Gubernur hampir sama dengan kewenangan Gubernur definitif hanya saja ada 4 larangan yang membatasi kewenangan PJ Gubernur. 

Editor : Muri Setiawan