Izin Minerba Bukan Logam Dikembalikan dari Pusat ke Daerah, Erzaldi: Tidak Ada Ampas Mengampas

PANGKALPINANG, lintasbabel.id - Baru-baru ini Presiden Republik indonesia Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2022, tentang pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara (Minerba). 

Dalam Perpres tersebut dikatakan bahwa izin minerba bukan logam dikembalikan dari pusat ke daerah. 

Baca Juga

Kunjungi Babel, Anies Baswedan Sebut Kesejahteraan Masyarakat Babel Belum Terwujud

"Ini bukan ampas mengampasnya,  tetapi kita memudahkan masyarakat, untuk berinvestasi,  itu saja, kalau ada yang beranggapan itu ampas ya tidak lah," jelas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, Kamis (21/4/2022). 

Erzaldi menambahkan, ketika masih ada kewenangan daerah maka akan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. 

"Semakin ada kewenangan kita akan mendapatkan PAD kita lebih mengatur mempercepat pelayanan kepada masyarakat," jelasnya. 

Baca Juga

Dinilai Kurang Efektif dan Terlalu Singkat, Ketua AITI Minta RKAB Pertambangan Timah Direvisi

Ia menambah akibat kewenangan yang sempat beralih ke pusat, banyak perusahaan pasir yang belum mengirimkan pasirnya akibat Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) belum selesai. 

"Saya ambil contoh misalnya,  malah masih banyak yang mempunyai IUP  pasir,  belum bisa ngirim pasir udah bulan berapa, kalau dulu Januari sudah selesai. Manfaatnya kepada masyarakat, semakin cepat kita melakulan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB),  semangkin cepat masyarakat melakukam aktifitas," ujarnya. 

Editor : Muri Setiawan