PH Sebut 2 Dakwaan terhadap Hellyana Tak Berdampak Hukum, Ijazah Belum Pernah Dinyatakan Palsu
PANGKALPINANG, LintasBabel.iNews.id — Penasihat hukum Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) nonaktif, Hellyana, M. Zainul Arifin, menilai dua dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara dugaan penggunaan ijazah palsu, tidak memiliki dasar akibat hukum yang nyata, baik secara administrasi maupun pidana.
Zainul menegaskan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan yang dituduhkan kepada Hellyana tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai tindak pidana.
Dua dakwaan yang dimaksud berkaitan dengan dugaan penggunaan ijazah saat pendaftaran Pilkada Serentak 2024 serta penggunaan gelar akademik dalam surat dinas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2025.
Menurut Zainul, kedua perbuatan tersebut tidak menimbulkan akibat maupun dampak hukum secara nyata.
"Penggunaan ijazah pada saat pendaftaran Pilkada Serentak 2024 dan penggunaan gelar akademik pada surat dinas Babel tahun 2025 tidak menimbulkan akibat dan dampak hukum secara nyata, baik secara administrasi apalagi pidana. Sehingga perbuatan Hellyana tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan pidana," tegas Zainul, pada sidang kasus dugaan ijazah palsu Hellyana di PN Pangkalpinang, Senin (16/11/2026).
Ia juga menyoroti keberadaan surat dinas yang menjadi salah satu objek persoalan dalam perkara tersebut. Menurutnya, hingga saat ini surat dinas dimaksud masih berlaku dan belum pernah dicabut maupun dibatalkan oleh instansi yang berwenang.
Zainul berpendapat, kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang harus dipertimbangkan, dalam menilai ada atau tidaknya konsekuensi hukum dari penggunaan gelar akademik oleh Hellyana.
Selain itu, terkait penggunaan ijazah dalam pencalonan pada Pilkada Serentak 2024, Zainul menyatakan hasil pemilihan tidak serta-merta menjadi batal hanya karena persoalan ijazah yang dipersoalkan dalam perkara pidana tersebut.
Pasalnya, menurut dia, persyaratan pendidikan untuk menjadi Wakil Gubernur telah terpenuhi dengan menggunakan ijazah minimal SMA.
Dengan demikian, pihaknya menilai tidak terdapat dampak hukum yang secara otomatis membatalkan hasil Pilkada Serentak 2024.
Lebih jauh, Zainul mempertanyakan belum adanya lembaga atau instansi terkait, yang memiliki kewenangan menyatakan ijazah Hellyana sah atau tidak sah, asli atau palsu.
Menurutnya, pengujian keabsahan ijazah secara formil merupakan ranah kewenangan lembaga peradilan Perdata maupun Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Ia berpandangan, persoalan keabsahan dokumen pendidikan tersebut harus terlebih dahulu diuji melalui mekanisme hukum dan kewenangan lembaga yang tepat, bukan semata-mata disimpulkan berdasarkan tuduhan dalam perkara pidana.
Sebelumnya, Zainul juga menyampaikan keyakinannya, bahwa dua dakwaan JPU terhadap Hellyana tidak akan terbukti secara sah dan meyakinkan di hadapan majelis hakim.
Ia bahkan menyebut Hellyana justru merupakan korban dari persoalan akademik, bukan pelaku kejahatan akademik.
"Kami meyakini dua dakwaan itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh majelis hakim. Kami meyakini beliau pasti akan bebas," ujarnya.
Meski demikian, Zainul menegaskan pihaknya tidak ingin mendahului putusan pengadilan. Seluruh proses pembuktian, tetap diserahkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
Perkara dugaan penggunaan ijazah palsu yang menyeret nama Wakil Gubernur Babel nonaktif ini masih bergulir di Pengadilan Negeri Pangkalpinang.
Sebelumnya, majelis hakim telah menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan penasihat hukum Hellyana, dan memerintahkan perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara.
Sidang selanjutnya akan digelar pekan depan, dengan agenda pembacaan putusan.
Editor: Muri Setiawan