Ombudsman Panggil DPRD Babel, Dugaan Maladministrasi Seleksi KPID Menguat

PANGKALPINANG, Lintasbabel.iNews.id - Ombudsman Perwakilan Bangka Belitung meminta klarifikasi DPRD Babel terkait dugaan maladministasi seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bangka Belitung tahun 2025.

Ketua Komisi I DPRD Babel Pahlevi Syahrun mengaku dia telah memberikan keterangan pada pihak Ombudsman, Senin (8/12/2025).

Baca Juga

Seleksi KPID Babel : Ombudsman Temukan Maladministrasi DPRD

Dia mengaku seorang diri dari Komisi I yang menjelaskan soal dugaan cacat prosedural surat pengumuman uji publik dan bertambahnya peserta dari 21 menjadi 36 orang.

Menurutnya, dua surat dengan nomor sama tapi isi berbeda telah dijelaskan Sekretaris DPRD Babel.

"Sekwan tidak memeriksa lagi nomor surat," kata Pahlevi, Selasa (9/12/2025).‎

Baca Juga

Gubernur Babel Tolak Sahkan SK KPID 2025-2028, Seleksi Dinilai Sarat Masalah

Menurutnya, Sekwan mengakui kekhilafan itu. Pahlevi menegaskan sejak awal konsisten peserta uji publik hanya diikuti 21 orang, sesuai pengumuman 1 Oktober 2026, yang ditandatangani Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya.

‎Hal itu menurutnya sesuai regulasi dan sudah direkomendasikan kepada pimpinan DPRD Bangka Belitung.

Namun, pengumuman 21 nama itu, ditolak Badan Pengurus Wilayah Generasi Emas Indonesia (BPW GESID) Babel.

Baca Juga

BK DPRD Babel Persilakan Peserta Seleksi KPID Buat Laporan Dugaan Kecurangan Dewan

Dia mengatakan sudah menjelaskan pada LSM tersebut setelah mendapat disposisi dari pimpinan DPRD Bangka Belitung.

‎”LSM ini minta 33 orang dinyatakan lolos oleh Pansel, iku fit and proper test (FPT). Mereka mengaku mewakili 15 orang yang masuk uji publik," ujarnya.

Pahlevi tetap berpegang pada regulasi, yakni tetap menguji publik 21 orang meski LSM tersebut kembali menyurati pimpinan DPRD Babel.

Baca Juga

Laporan Polemik Seleksi KPID Babel Masuk Tahapan Pemeriksaan Ombudsman RI

Sedikitnya empat kali, kata Pahlevi, LSM tersebut mengirim surat untuk bertemu Komisi I DPRD Babel.‎

"Karena tak kami respons, mereka berkirim surat ke Pak Ketua DPRD. Lalu Ketua DPRD mendisposisikan kepada kami dikonsultasikan ke KPI Pusat, mengajak beberapa pihak termasuk GESID, perwakilan pansel dua orang dan Komisi I,” tutur Pahlevi.

Meski di depan KPI Pusat, Komisi I tetap konsisten hanya 21 orang yang ikut uji publik, akhirnya diberikan pandangan lain.

Baca Juga

Peserta Seleksi Desak DPRD Babel Buka Nilai Akhir Fit and Proper Test KPID Bangka Belitung

Bahwa di KPI Pusat pernah ada peristiwa, seharusnya 27 orang ikut fit and proper test, namun tetap diikuti 33 peserta.

"Berdasarkan rekomendasi KPI Pusat itu, Ketua DPRD Babel memutuskan uji publik 36 orang," katanya. 

Sementara salah seorang peserta seleksi KPID Babel, Muri Setiawan menilai lucu jawaban Sekretaris DPRD Babel soal nomor surat sama dengan isi berbeda.

"Lembaga DPRD Babel, seperti tak serius untuk urusan administrasi surat menyurat. Maka inilah yang disebut maladministrasi. Soal alasan peserta dari 21 menjadi 36, kami menilai peran Ketua DPRD Babel sangat besar dalam masalah ini," ujar Muri.

Editor : Haryanto