PT Thorcon Klaim 73 Persen Warga Babel Setuju PLTN, Walhi Desak Presiden Evaluasi BAPETEN

Baca Juga

Rencana Pembangunan PLTN di Gelasa, Kades Batu Beriga : Belum Ada Sosialisasi, Warga Kurang Paham

Walhi Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan, bahwa sejak awal tidak ada urgensi, studi, dan kesepakatan hukum apapun yang mendorong adanya PLTN di Pulau Kelasa.

"Hentikan ambisi proyek energi baru tersebut di Bangka Belitung, karena sejak awal aktivitas dan risetnya tidak transparan. Mereka juga tidak menghormati ruang hidup rakyat dan ekosistem esensial di Kepulauan Bangka Belitung," tutur Hafiz.

Walhi, kata Hafiz, mendesak Presiden RI mengevaluasi BAPETEN jika tidak segera menindak tegas aktivitas investasi yang ambisius tersebut.

Baca Juga

PLTN Gelasa: Antara Janji Kesejahteraan dan Keadilan

"Kami mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi BAPETEN yang lemah dalam mengawasi PT Thorcon Indonesia. Disisi lain banyak kesempatan mereka menjadi bagian dari promotor PLTN," kata Hafiz. 

Selain itu, Jorgi warga Desa Batu Beriga mengatakan Pulau Kelasa merupakan bentang alam penting bagi masyarakat pesisir. Warga hingga hari tetap tegas untuk melindungi wilayah tersebut dari investasi yang berpotensi merusak ekosistem Pulau Kelasa.

"Keterangan nelayan Bapeten hanya sekedar melakukan dokumentasi di Pulau Kelasa, lalu tiba-tiba persetujuan evaluasi tapak Thorcon500 terbit. Bapeten harus sadar rencana pembangunan PLTN tersebut memperkeruh konflik dan tegas ditolak masyarakat," tutur Jorgi, Warga Desa Batu Beriga.

Editor: Muri Setiawan