Setelah APDESI, Giliran Kepala Daerah Dimobilisasi?

PANGKALPINANG, lintasbabel.id -Polemik dukungan Jokowi 3 periode semakin liar, isu-isu terkait dukungan dan penolakan perpanjangan masa jabatan masih saja bergulir, walaupun amanat konstitusi sudah tegas membatasi masa jabatan presiden maksimal 2 periode. 

Entah bagaimana, gaduh masa jabatan tambahan ini masih bisa terjadi, sementara komponen organik penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu sudah menetapkan 14 Februari 2024 sebagai tanggal pelaksanaan pungut hitung suara Pileg dan Pilpres. 

Baca Juga

Sosialisasi Pasangan Ganjar-Mahfud, Door to Door Relawan Babel Beragama Kunjungi Emak-Emak dan Gen Z

Deklarasi dukungan APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) versi Surta Wijaya memantik bola panas yang kini bergulir mengundang reaksi dan spekulasi. 

Teori konspirasi untuk melanggengkan kekuasaan presiden semakin ramai dengan beredarnya kabar bahwa ada upaya untuk menggiring para kepala daerah melakukan deklarasi dukungan serupa dengan yang dilakukan APDESI versi Surta Wijaya. 

Menanggapi isu tersebut, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman yang notabenenya juga menjabat kepala daerah, mengaku tidak pernah mendengar atau menerima undangan dan atau arahan seperti yang disebutkan diatas. 

Baca Juga

Gibran Tanggapi Hasil Survey Elektabilitas Capres-Cawapres yang Berbeda-Beda

"Nggak ada. Kalaupun ada, saya pasti tau, karena saya juga kepala daerah. Itu cuma isu yang ingin membuat gaduh suasana saja," ucap Erzaldi saat dikonfirmasi wartawan usai menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Babel, Kamis 31 Maret 2022. 

Terpisah, Ketua Bawaslu Babel Edi Irawan kembali menegaskan, pihaknya tetap berpedoman pada konstitusi, dan tengah melakukan persiapan intensif untuk mengawasi tahapan Pileg-Pilpres yang menurut estimasi akan memulai tahapan pada bulan Juni tahun ini, sembari menunggu penetapan peraturan KPU (PKPU) yang juga memuat jadwal tahapan.

Editor : Muri Setiawan