Penyuluhan Penyalahgunaan BBM Subsidi, Kanwil Kemenkumham Babel Rakor Bersama BPHN dan BPH Migas

PANGKALPINANG, lintasbabel.id  - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Kepulauan Bangka Belitung bersama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham (BPHN) dan BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi) berencana melakukan penyuluhan terkait penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi.

Dalam hal ini, seluruh stakeholder yang terlibat baik itu Kanwil Kemenkumham Babel, BPHN, BPH Migas melakukan rapat persiapan awal untuk membahas dan menentukan teknis penyuluhan, Rabu (16/3/2022).

Baca Juga

Kakanwil Kemenkumham Babel Kunjungi UPT Pemasyarakatan di Pangkalpinang

Dalam rapat ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Dulyono, Kepala Bidang Hukum, dan Kepala Subbidang Luhkumbankum, pejabat fungsional Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Babel serta perwakilan dari BPHN dan BPH Migas.

Hal yang dibahas dalam rapat ini adalah terkait segmentasi peserta, jumlah peserta yang dimana peserta akan difokuskan ke para nelayan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya yang berada di sekitar Kota Pangkalpinang.

Pembahasan selanjutnya terkait tempat, yang rencananya akan digelar di Sentra Nelayan ataupun tempat berkumpulnya Nelayan selagi tidak melaut, serta untuk kedepannya TIM Penyuluh akan melakukan survey ke tempat penyelenggaraan kegiatan.

Baca Juga

1.380 WBP Se-Babel Dapat Remisi Idul Fitri 1443H

Selanjutnya dibahas juga terkait hari dan tanggal pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang rencananya akan dilaksanakan antara tanggal 29-31 Maret 2022.

Dalam rapat ini Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Dulyono) menyampaikan Kanwil Kemenkumham Babel melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM serta pejabat fungsional Penyuluh Hukum akan mendukung kegiatan kolaborasi penyuluhan ini, agar masyarakat khususnya pengguna BBM subsidi dalam skala besar seperti Nelayan dapat teredukasi dengan mempunyai pemahaman serta pengetahuan yang baik dalam segi peraturan maupun hukum yang berlaku.

“Jika kerjasama dan koordinasi yang baik antara semua elemen dapat terlaksana, harapannya dapat memberikan pelayanan yang prima berupa tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, dan dapat diakses dengan cepat serta mudah,” ujar Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Dulyono mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Babel, T. Daniel L. Tobing.

Baca Juga

Kakanwil Kemenkumham Babel Sidak ke Bapas, LPP dan LPKA

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Sertifikat terkait Integrasi JDIHN kepada para perwakilan masing-masing instansi undangan, yaitu DPRD Provinsi Kepulauan Babel, DPRD Kota Pangkalpinang, DPRD Kabupaten Bangka Barat, DPRD Kabupaten Bangka Tengah, DPRD Kabupaten Bangka Selatan, dan DPRD Kabupaten Belitung.

Selanjutnya, acara diteruskan pada sesi materi. Bertindak sebagai moderator, Sofian sebagai Fungsional Penyuluh Hukum, membuka sesi materi 1 kepada Wisiko Aprizaldy yang membahas terkait Wewenang Pemerintah Provinsi dalam Pengelolaan JDIH Daerah. 

Berikutnya, materi kedua dijelaskan oleh Sri Handayani terkait Peningkatan Asistensi Penggunaan Layanan Informasi JDIH, yang mengulas terkait Penilaian Kinerja Pengelolaan JDIH, serta pemaparan Data Terintegrasi dan Pelaporan Pengelolaan JDIH 2021. Acara kemudian ditutup dengan sesi tanya jawab.
 

Editor : Muri Setiawan