Hujan Deras Warnai Discuss on the Bridge 2022 di Jembatan Emas, Isu Soal Tambang Timah Mencuat 

PANGKALPINANG, lintasbabel.id - 'Discuss On The Bridge 2022' di Jembatan Emas Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Jumat (26/8/2022) malam diguyur hujan deras. Diskusi ini tergolong menarik, lantaran dikemas dalam giat ngopi bareng di atas jembatan, lalu menggelar dialog secara terbuka untuk umum. 

PJ Gubernur Kepulauan Babel, Ridwan Djamaluddin beranggapan bahwa diskusi yang dilakukan di atas Jembatan Emas ini memiliki filosofi sebagai penyambung, dalam harfiah menjembatani silaturahmi antara dirinya dengan masyarakat.  

Baca Juga

Terkait Kasus Tipikor Pertambangan, Ridwan Djamaluddin Cs Rugikan Negara Rp5,7 Triliun

"Yang selalu saya banggakan di depan umum dan para investor tentang Bangka Belitung adalah kohesi sosialnya. Tidak ada konflik, kerusuhan, dan isu SARA disini. Itulah yang harus kita pertahankan," kata Ridwan Djamaluddin, Sabtu (27/8/2022). 

Dalam diskusi yang diinisiasi oleh grub whatsapp 'SEPERADIK NGOPI' itu, silih berganti masyarakat menyampaikan pertanyaan, ide, dan gagasan yang didominasi seputar masalah pertambangan timah di Babel. 

Misalnya sejak dibawah kepemimpinan Ridwan Djamaluddin, penertiban penambangan ilegal sangat masif dilakukan. Ini menurutnya semata-mata untuk menegakkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, karena disamping merusak lingkungan, tambang timah ilegal juga merugikan negara. 

Baca Juga

Harta Kekayaan Mantan Pj Gubernur Babel Ridwan Djamaluddin yang Ditahan Kejagung, Naik Hampir Rp3 M

"Jadi, jika ada yang tidak setuju dengan aturannya, rubah aturannya, jangan salahkan saya," kata Ridwan.

Lebih lanjut dikatakan Ridwan, terkait pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Tambang Timah Ilegal, ia menjelskan pertambangan ilegal ini harus diurus secara bersama-sama, bukan hanya menjadi tugas pemerintah. Mengingat luas wilayah penambangan yang harus selalu dipantau, maka strategi yang akan dilakukannya ada di smelter.  

Oleh karena itu, ia mengajak pemilik smelter untuk bergabung pada satgas tersebut untuk bersama-sama berkomitmen tidak membeli timah dari hasil penambangan ilegal, sehingga pemilik smelter harus bertanggung jawab dengan asal usul barangnya. 

Baca Juga

Profil Mantan Pj Gubernur Babel Ridwan Djamaluddin, Dicopot dari MIND ID Hingga Ditahan Kejagung

"Karena jika pemilik smelter masih membandel membeli bijih timah dari hasil penambangan ilegal akan ditindak," ujarnya. 

Solusi hingga saat ini bagi masyarakat penambang agar dapat melakukan aktivitas penambangan timah dengan aman dan nyaman yakni dengan mengurus perizinan, disamping pihaknya juga hingga saat ini tengah terus mengusulkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Babel. 

Tak hanya seputar pertambangan, dalam diskusi yang berlangsung sekitar tiga jam itu juga membahas isu stunting, disabilitas, pendidikan, infrastruktur, dan isu lainnya.

Baca Juga

Mantan Pj Gubernur Babel Ridwan Djamaluddin Ditahan Kejagung, Terkait Kasus Korupsi di Sultra

Editor : Muri Setiawan