Presiden Jokowi Soroti Mulai Melemahnya Pengawasan PPKM di Lapangan

JAKARTA, lintasbabel.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti lemahnya pengawasan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), di lapangan atau tempat publik. Pernyataan itu, disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat koordinasi evaluasi PPKM dengan para menteri terkait, yang berlangsung di Jakarta, Senin (25/10/2021).  

Terkait dengan lemahnya pengawasan PPKM, Presiden Jokowi memberikan pengarahan agar penerapannya di lapangan harus kembali dipertegas, terutama dalam menggunakan aplikasi peduli-lindungi di tempat-tempat publik, yang telah diizinkan beroperasi, seiring dengan mobilitas masyarakat yang mulai dilonggarkan hingga kapasitas 100 persen.  

Baca Juga

Tren Kasus Covid Tinggi, Desa Belo Laut Berlakukan PPKM Mikro

"Rendahnya kasus (Covid-19, Red) saat ini tidak boleh membuat lengah. Kunci keberhasilan ini karena semua jajaran memperhatikan protokol kesehatan," kata Presiden Jokowi, seperti disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi (Marinvest), Luhut Binsar Pandjaitan, dalam konferensi pers evaluasi PPKM, Senin (25/10/2021). 

Menurut Luhut, penurunan Level PPKM di beberapa Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa dan Bali, memberikan dampak terhadap kenaikan indeks komposit mobilitas diatas baseline.  

"Terkait hal ini Presiden juga mengingatkan bahwa mulai banyak kelemahan pengawasan di lapangan dan harus segera kembali dijaga dan dipertegas pengurusannya. Karena kunci dari penyesuaian atau pelonggaran PPKM ialah manajemen pengawasan lapangan,” ujar Menko Luhut.  

Baca Juga

Inmendagri Terbaru, Bangka Selatan Satu-Satunya Kabupaten di Babel yang Masuk Kategori PPKM Level 1

Untuk menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi, Satgas PPKM bersama Pemda harus mampu melakukan briefing ke seluruh jajarannya untuk memperhatikan pengawasan ketentuan PPKM dan memperhatikan penerapan prokes.  

"Di beberapa negara, pengawasan yang longgar membuat serangan Covid-19 gelombang bergelombang terus terjadi, seperti di Belanda yang mulai minggu kemarin di Belanda,” ungkap Luhut. 

Dia mengatakan, relaksasi kegiatan sosial di beberapa negara dilakukan dengan cepat dan protokol kesehatan dilupakan. Dia pun meminta pengertian jika ada langkah-langkah pengetatan yang dilakukan pemerintah.   

Baca Juga

Bioskop Boleh Buka 50% di Wilayah PPKM Level 3 dan 2

“Ini saya mohon dimengerti. Jadi kalau ada langkah-langkah kami yang kelihatan ketat kami memang mempertimbangkan betul. Karena kalau nanti sudah nyebar baru pada ribut. Lebih bagus sekarang kami lakukan ketat tapi longgar. Misalnya semua industri bisa kita kendalikan 100 persen buka tapi traveling susah dikontrol kita lakukan pengendalian disana sini,” tuturnya.

Editor : Muri Setiawan