Para mahasiswa dalam orasinya menyatakan penolakan keras wacana perpanjangan periode jabatan presiden dan pengangkangan konstitusi.
"Menuntut dan menolak kenaikan harga BBM, menuntut evaluasi kebijakan PPN 11% prioritas pemerintah. kami juga memberikan ultimatum kepada pemerintah untuk mengusut tuntas mafia dibalik kelangkaan minyak goreng, BBM subsidi serta bahan pokok lainnya," kata Pahlevi.
Pengunjuk rasa juga mendesak pemerintah untuk menghentikan aktivitas perusahaan sawit yang bersifat eksploitatif, dan merampas lahan warga masyarakat.
"Mendesak pemerintah membuat kebijakan yang mengatur prioritas kebutuhan CPO domestik. Serta memperketat pengawasan dalam segala aktivitas perekonomian," lanjutnya.
Selain itu, para mahasiswa juga menyatakan menolak UU Cipta Kerja yang dinilai penuh tipu muslihat, beserta peraturan turunannya.
"Tolak pembahasan RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang hanya bertujuan memuluskan revisi UU Ciptaker. Kami juga meminta pemerintah untuk menghentikan Proyek Strategis Nasional yang menindas rakyat. Termasuk penghentian pembangunan ibu kota negara (IKN). Tolak komersialisasi pendidikan yang bercorak kapitalis," katanya.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
