BANGKA BARAT, Lintasbabel.iNews.id - DPRD Kabupaten Bangka Barat menyampaikan beberapa rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Bangka Barat tahun 2025 dalam rapat paripurna di Gedung Mahligai Betason II Kantor DPRD, Kamis (30/4/2026).
Ketua DPRD Bangka Barat Badri Syamsu mengatakan, rekomendasi ini merupakan masukan serta perbaikan untuk pemerintah daerah agar kedepannya bisa lebih berkembang dan juga lebih baik lagi.
Badri Syamsu mengatakan penyampaian LKPJ ini disesuaikan dengan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 setelah LKPJ diterima. Tadi ada beberapa masukan kami ke pemerintah daerah kabupaten Bangka Barat intinya untuk perbaikan kedepannya," kata Badri.
Badri menambahkan, pada hakekatnya LKPJ dapat dipandang sebagai pertanggungjawaban publik dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai kepala daerah melalui DPRD dalam rangka membentuk dan mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan dan demokratis.
"Kami berharap dari pemerintah daerah untuk menanggapi hal-hal yang telah disampaikan panitia khusus serta mengoptimalkan kinerja OPD dan membangun sinergisitas dengan lembaga DPRD guna pembangunan Bangka Barat yang lebih maju," katanya.
"Kita juga meminta pemerintah daerah ini bisa tetap bersinergi bersama semua elemen. Kita berharap Kabupaten Bangka Barat kedepannya lebih baik dan maju lagi," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Bangka Barat Markus menyampaikan, mengenai rekomendasi yang disampaikan, baik yang bersifat administratif maupun substansi terhadap LKPJ Bupati Bangka Barat tahun 2025, akan diterima dan dipelajari dengan seksama untuk dijadikan masukan dalam perencanaan pembangunan kedepan.
Markus menyampaikan, sejatinya keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh peran pemerintah semata. Partisipasi aktif masyarakat serta peran serta seluruh pihak terkait merupakan kekuatan utama yang harus ditumbuhkan.
"Pembangunan yang berhasil merupakan pembangunan yang diusahakan bersama dan dinikmati bersama. Untuk itu kita semua harus meningkatkan kapasitas, profesionalisme serta etos kerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan daerah," ujarnya.
Selain itu kata Markus pembahasan terhadap LKPJ yang dilakukan oleh dewan merupakan langkah strategis untuk memperoleh saran, kritik dan rekomendasi yang bersifat membangun demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Pemerintah daerah akan terus meningkatkan kinerja dari segala aspek, baik dari tata kelola administrasi publik, pengelolaan keuangan daerah, dinamika kebijakan maupun dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan," katanya.
Editor : Haryanto
Artikel Terkait
