Menurut Batianus, ketika regulasi penambangan di kawasan Merbuk sudah jelas, maka para penambang harus terdata.
"Prioritaskan para penambang di sekitar wilayah Merbuk dan Kenari, masyarakat lokal berdayakan, sehingga ada pertumbuhan ekonomi yang jelas," tuturnya.
"Makanya, kami minta ke Bupati, agar ada rembuk kelurahan dan desa, apa kompensasi dari penambangan di Merbuk dan Kenari kepada masyarakat sekitar, harus ada rembuk keputusan panitia untuk mengkoordinir ini," ujarnya.
Batianus menegaskan, masyarakat sekitar harus mendapatkan kompensasi dari penambangan Merbuk - Kenari.
"Kalau begini tidak terkoodinir dengan baik, tidak jelas penambangnya dari mana saja, wajar masyarakat protes, apalagi jika sampai SUTT 150 kV PLN roboh, korbannya masyarakat sekitar tidak dapat listrik," tegasnya.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
