BANGKA BARAT, Lintasbabel.iNews.id - Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat, Badri Syamsu menanggapi kebijakan Bupati Markus, terkait pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS di Bumi Sejiran Setason.
Dikatakan Badri, pihaknya sudah beberapa kali melakukan rapat pembahasan anggaran terkait defisit yang dialami Pemerintah Kabupaten Bangka Barat serta cara mengatasi utang pada anggaran tahun 2024 lalu.
"Memang kami dari DPRD telah rapat dengan TAPD, menyikapi defisit anggaran dan hutang tahun 2024. Kami dari DPRD menyerahkan langsung ke TAPD, kebetulan saat itu rapatnya ada Pak Sekda dan pak Abimanyu," katanya, Senin (7/7/2025).
"Memang kita rapat tersebut salah satunya untuk mengatasi defisit tersebut, adanya pemangkasan tpp," ujar Badri.
Badri menyampaikan, DPRD bersama pemerintah daerah sudah lama melakukan pembahasan tersebut, dan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyelesaikannya.
"Kami dari DPRD menyerahkan sepenuhnya kepada tim TAPD bagaimana skemanya, jadi sebelum pak Markus dilantik, kami sudah beberapa kali menyampaikan untuk menyikapi masalah defisit anggaran dan juga hutang Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tahun 2024. Itu sudah beberapa kali dibahas di badan anggaran bersama TAPD," ucapnya.
Menurut Badri, salah satu cara untuk menyelesaikan piutang tahun 2024 dan mencegah defisit berkelanjutan adalah dengan pemotongan TPP PNS, sembari mencari pendapatan lainnya.
"Iya sudah lama, memang solusinya mau tidak mau kita, mungkin untuk tpp lah dikurangi, karena kita melihat seperti pak Sekda kemduian OPD lainnya, untuk skemanya kami menyerahkan ke TAPD," katanya.
Editor : Haryanto
Artikel Terkait
