Untuk mengatasi persoalan ini, dia menyarankan ada baiknya pemerintah memanggil semua produsen kelapa sawit dan membagi tugas untuk bertanggung jawab mendistribusikan minyak goreng sesuai daerah yang ditunjuk. Sehingga, setiap daerah tidak ada lagi yang mengeluhkan keterbatasan stok.
“Kalau saya jadi menteri, saya panggil itu seluruh produsen minyak goreng untuk saya bagi tugas. Produsen A tanggung jawab provinsi Aceh, produsen B tanggung jawab provinsi Sumatera Utara. Jadi, mereka yang bertanggung jawab mendistribusikan 20% produksi mereka," ujarnya.
"Sudah jelas, kita ini dalam setahun memproduksi minyak goreng 16 miliar liter. Kebutuhan kita setahun itu industri maupun rumah tangga membutuhkan 5,7 miliar liter. Jadi sebenarnya kita over supply. Terus sekarang kenapa (minyak goreng) gaib?” kata Andre.
Sebagai informasi, gonjang-ganjing minyak goreng sudah terjadi sejak akhir tahun 2021 lalu, di mana harga minyak goreng melambung hingga Rp20.000 per liter.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
