Muda afreiyanto selaku Ketua umum HMI Cabang Babel Raya menegaskan bahwa sedari dulu HMI telah konsen dalam wilayah perbaikan tata kelola dan tata niaga timah, memandang masifnya aktifitas tambang illegal penting untuk diketahui oleh Wakil Presiden Indonesia.
"Dengan disampaikannya kondisi yang terjadi hari ini, melalui kajian yang telah dirumuskan dan telah melakukan kosolidasi maka kami berharap wakil presiden dapat menjadi stimulus dalam melahirkan kebijakan sebagai upaya menuntaskan persoalan tata kelola dan tata niaga timah, dan menyelesaikan praktik korupsi kolusi dan nepotisme serta dapat merumuskan kebijakan yang mendorong masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan untuk dapat menggapai kehidupan yang lebih sejahtera," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Muda menegaskan bahwa beberapa persoalan yang terjadi di Kepulauan Bangka Belitung harus didengar dan diketahui oleh Wakil Presiden RI.
"Setelah menimbang dinamika yang terjadi dan berdasarkan hasil konsolidasi, kami dari HMI akan terus berupaya untuk dapat menyampaikan catatan khusus secara langsung," katanya.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
