Ditambahkan Fajrul, ibarat habis manis sepah dibuang, kehadiran tenaga PHL yang cukup berjasa dimasa sulit seperti Covid-19, seakan tidak dihargai sama sekali dan diputus begitu saja setelah memberikan pengabdian terbaik.
"Dan rekrutmen tenaga medis maupun ahli bencana saat 2020-2021 sangat berjasa semasa melawan covid, tidak bisa ditelantarkan begitu saja," katanya.
Fajrul menilai, ada unsur ketidakmampuan pemerintah provinsi mengelola keuangan daerah yang gagal mengurangi pos-pos anggaran yang tidak bermanfaat, sehingga kemudian mengkambing hitamkan keberadaan PHL/honorer sebagai pemborosan belanja daerah.
"Harusnya pemerintah mampu shifting anggaran ke arah birokrasi yang berbasis digital, dan tenaga-tenaga digital muda mau tidak mau harus ada untuk membantu pemerintah. Bukan malah sibuk belanja anggaran untuk seminar dan perjalanan dinas saja, silahkan bandingan sendiri mana yang lebih boros," kata Fajrul.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
