Beliadi menyebutkan, pemerintah pusat terkadang hanya menjadikan daerah sebagai penggugur syarat berdirinya sebuah negara, dimana di dalamnya harus ada provinsi/kebupaten dan kota. Tetapi tidak memikirkan hak masyarakatnya.
"Tapi sayangnya hak-hak masyarakat di daerahnya tidak diurus dengan serius bahkan kadang terkesan sembrono, asal dilihat bekerja saja tanpa mempertimbangkan efek baik buruknya. Tapi kalau daerah sampaikan koreksi atau protes, pemerintah pusat langsung kasih nilai kita jelek. Kasian kita di daerah. Pesan saya buat honorer, kalau pesan khusus tidak ada. Hanya saja, saya kasihan dan sedih apa lagi kalau yang sudah lama mengabdi," ujarnya.
Senada disampaikan anggota DPRD Babel lainnya, Azwari Helmi, mengharapkan pemerintah dapat mempertimbangkan kembali terkait penghapusan tenaga honorer dan dapat memberikan solusi terbaik untuk seluruh pegawai honorer.
"Kalau menghapus semua perlu ditinjau ulang, karena pemda sampai hari ini masih mampu membayar gaji mereka. Tetapi apabila dihapus tentu imbas luar biasa, kecuali kalau mereka diangkat menjadi P3K tidak masalah, tetapi kalau dihapus semua, tentu pemerintah harus memberikan solusinya," kata Helmi.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
