Alasan itu, diutarakan Beliadi, karena kebanyakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat, setelah ditetapkan, dilaksanakan, kemudian gagal. Kemudian dibuat lagi kebijakan baru, yang banyak membuat pusing sejumlah daerah.
"Lalu gagal lagi, lalu stop, ubah lagi, lalu bingung, pusing daerah, yang menanggung susahnya. Karena sudah banyak contohnya. Setelah gagal distop, kemudian tahun depan ubah lagi. Pemerintah pusatkan sering begitu tanpan kajian yang baik, apabila sudah diputuskan, di daerah yang pusing," ujarnya.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait