BELITUNG, Lintasbabel.iNews.id - Musyawarah Nasional (Munas) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pengelola Pendapatan Daerah se-indonesia (APPDI) digelar mulai 11 - 12 November 2022, di Hotel Bw Suite ,Tanjungpandan Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). APPDI diharapkan menjadi wadah kordinasi, sinergi dan kolaborasi guna meningkatkan pendapatan daerah.
Kendati sudah terbentuk sejak 2015 silam, APPDI baru diformalkan dengan menetapkan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi hingga memilih Ketua APPDI.
"APPDI sudah ada sejak tahun 2015 lalu, namun belum terstruktur dengan baik. Kemudian digagas oleh Kepala Bakuda Bangka Belitung, M Haris, agar menjembatani beberapa Bappeda dan Bakuda di seluruh Indonesia, dalam rangka mengoordinasikan, sinergi dan berkolaborasi guna meningkatkan pendapatan asli daerah," ujar Ketua APPDI terpilih, Dedi Taufik, Jumat (11/11/2022).
Dalam Munas tersebut juga sudah disusun beberapa poin yang nantinya akan disampaikan kepada Ditjen KEUDA Kementerian Dalam Negeri.
Diantara poin itu, membahas Undang-undang 1 tahun 2022 tentang Hubungan Kuangan Pusat dan Daerah (HKPD).
"Ini menjadi konsen, karena ada beberapa potensi loss, yang hilang, dari Provinsi ke Kabupaten, nah kami pastikan provinsi ini kan aparat pemerintah pusat yangvada di daerah, dan juga fungsi provinsi dalam rangka menjaga kualitas fiskal kita agar gap-nya jangan terlalu tinggi karena memangbhitungan hitungan ini akan ada perubahan dalam pelaksanan-pelaksanaan kedepan," ujarnya.
Disinggung soal banyang-banyak resesi ekonomi dunia pada 2023 akan datang, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Bapeda Jawa Barat ini, mengatakan kontribusi daerah harus menjaga tentang pertumbuhan ekonomi.
"Untuk Kami di Jawa Barat sendiri saat ini pertumbuhan ekonomi 5,6, diatas rata-rata nasional. Kaitan dengan resesi dunia kota pastikan akan berkorelasi terhadap pendapatan daerah. Untuk itu bagaimana kita memberikan kontribusi, karena dalam APPDI bukan hanya berbicara soal Undang-undang HKPD saja, tetapi juga membicatakan isu-isu terkini yang memang menjadikan potensi pendatapan yang bisa kita create bersama, selain itu masalah investasi daerah dan kemudahan, memang ujung-ujungnya pengelohan pendapatan, itu yang harus di implementasikan dilapangan," ujar Didi.
Turut hadir dalam Rakernas dan membuka giat tersebut PJ Gubenur Bangka Belitung Ridwan Djamaludin, Ketua DPRD Bangka Belitung Herman Suhadi, peserta Munas dan Rakernas dari Berbagai Provinsi se-Indonesia.
Dalam sambutanya, Ridwan menekankan agar memperkuat kerjasama antar daerah, untuk menekan inflasi, diantaranya menyediakan informasi misalnya didaerah mana, dan menyediakan komoditas.
Hal itu agar lebih efisien dari dari sisi harga, dia memisalkan Bangka Belitung saat ini produksi kebutuhan pokok hanya mampu mencukupi 20 persen kebutuhan Babel, sedangkan 80 persennya masih dipasok dari daerah luar.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
