Meskipun dia tidak memiliki posisi resmi di pemerintahan saat ini, Zahid tetap sangat berpengaruh sebagai presiden UMNO. Partai UMNO kembali berkuasa pada tahun 2020 setelah aliansi yang dipimpin oleh Mahathir Mohamad yang memenangkan pemilihan 2018 runtuh karena pertikaian.
Zahid telah mendesak Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, yang juga dari partai UMNO, untuk menyerukan pemilihan awal menjelang batas waktu September 2023.
Zahid juga menghadapi kasus lain yang melibatkan 47 tuduhan suap, pencucian uang dan pelanggaran pidana kepercayaan. Persidangan kasus-kasus tersbeut masih berlangsung.
Artikel ini telah diterbitkan di halaman iNews.id dengan judul "Wah! Mantan Wakil PM Malaysia Ini Bebas dari 40 Tuduhan Suap"
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait