Timah di Tangan Siapa? Selembar Izin Hanya Akan Membebani Pundak Penambang
Di Desa Perlang, lahan pasir bekas tambang terbukti mampu ditumbuhi sawit dengan metode tanam yang tepat, terlebih di desa tersebut sudah berdiri pabrik pengolahan CPO. Ia pun membandingkan nasib penambang timah di Bangka Belitung dengan pengelolaan sumur minyak rakyat di Sumatera Selatan yang dapat bermitra resmi dengan Pertamina.
"Bangka Belitung punya timah, masyarakatnya punya alat tradisional dan tenaga, tetapi selama ini justru kucing-kucingan dengan petugas. Padahal dengan harga timah di atas Rp 300 ribu per kilogram, dapat 2 kilogram saja sudah cukup menghidupi keluarga beberapa hari," tegas Roni.
Sebagai langkah konkrit di tingkat desa, warga cukup melampirkan KTP setempat untuk difasilitasi pengajuan IPR-nya, dan begitu izin terbit, Pemdes Perlang berencana mengarahkan akses permodalan awal pembelian alat tradisional melalui BUMDes, Koperasi Merah Putih, maupun perbankan.
Pada akhirnya, rangkaian fakta dari kolong tambang Bangka Selatan, ruang diskusi para guru besar, hingga ikhtiar warga Desa Perlang kembali bermuara pada satu titik terang: IPR baru sebatas garis mula.
Tanpa pendampingan ekologis yang konsisten, baik dari negara maupun kelompok masyarakat sipil yang selama ini vokal menggugat korporasi, tanpa akses modal yang memutus rantai tengkulak, tanpa kepastian cadangan di atas lahan bekas tambang, serta tanpa payung bantuan hukum bagi rakyat kecil yang awam regulasi, selembar izin hanya akan memindahkan beban ke pundak penambang. Jika seluruh paradoks ini dibiarkan menggantung tanpa jawaban nyata, sesungguhnya timah Bangka Belitung ini benar-benar berada di tangan siapa?
Editor: Haryanto