Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Di Balik Kilau Tambang: Antara Janji Kesejahteraan dan Ketimpangan
Advertisement . Scroll to see content

Timah di Tangan Siapa? Selembar Izin Hanya Akan Membebani Pundak Penambang

Sabtu, 21 November 2026 | 18:40 WIB
  • author Haryanto
Timah di Tangan Siapa? Selembar Izin Hanya Akan Membebani Pundak Penambang
Timah di Tangan Siapa? Selembar Izin Hanya Akan Membebani Pundak Penambang. Foto : ist

Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Reskiansyah, merinci bahwa blok WPR tersebar di tiga kabupaten tersebut dengan progres tercepat di Belitung Timur, meliputi Kecamatan Manggar, Lenggang, dan Gantung seluas sekitar 2.150 hektare. "Di aplikasi OSS sudah ada 24 koperasi dan perseorangan yang dinyatakan clear untuk diterbitkan IPR-nya di Belitung Timur. Semoga semua clear pada akhir Desember 2026 sehingga mereka bisa bekerja secara legal dan tidak lagi dikejar aparat hukum," ujar Reskiansyah.

Namun, seperti apa ujian nyata dari seluruh kebijakan itu ketika menyentuh akar rumput? Potret paling jujur terlihat di Desa Perlang, Kabupaten Bangka Tengah, di mana terbitnya IPR seluas 79 hektare pada 27 titik di Perlang Timur menjadi tumpuan harapan baru warga.

Bagi sekitar 80 persen warga Desa Perlang, menambang bukanlah profesi tunggal. Mereka adalah petani sawit, lada, dan sayuran yang menjadikan tambang sebagai penyambung hidup harian sembari menunggu masa panen mingguan maupun bulanan tiba. Kepala Desa Perlang, Yani Basaroni, yang akrab disapa Roni, menuturkan bahwa setiap kali aktivitas tambang warga dirazia, denyut ekonomi desa langsung melemah karena warga sebenarnya hanya bekerja dengan peralatan tradisional dan sederhana tanpa alat berat.

"Sekarang kami masih menunggu kapan IPR itu terbit, agar penambang tidak takut lagi bekerja. Sejauh ini tambang timah masih menopang ekonomi masyarakat di desa kami," ujar Roni.

Menariknya, kawasan WPR seluas 79 hektar di Desa Perlang tersebut merupakan lahan bekas konsesi PT Kobatin, yang selain timah juga menyimpan potensi pasir kuarsa dan mineral ikutan lainnya. Meski berstatus lahan eks tambang korporasi, warga dan pemerintah desa meyakini masih terdapat cadangan sisa yang layak digarap secara tradisional.

"Pemerintah desa memfasilitasi kebutuhan para penambang karena kami tidak memiliki kapasitas mengatur regulasi. Saat ini sudah ada 5 hingga 10 pengaju perorangan dan 2 koperasi unsur masyarakat, termasuk 1 Koperasi Merah Putih yang telah bekerja sama dengan PT Timah," terang Roni.

Sejalan dengan paradoks hukum dan lingkungan yang mengemuka, Roni menekankan dua isu krusial yang harus segera dijawab Pemprov Babel: perlindungan hukum yang nyata bagi penambang serta skema reklamasi yang realistis dan bernilai ekonomis bagi warga desa. "Lokasi dan lingkungan sudah pasti berubah akibat tambang. Namun jika ada jalur ekonomis untuk penghijauan kembali, mengapa tidak ditempuh demi masyarakat desa?" ucapnya.

Roni mengusulkan agar dana jaminan reklamasi yang dipotong dari hasil penjualan timah dikelola secara transparan dan diarahkan pada penanaman komoditas produktif seperti kelapa sawit. 

Editor: Haryanto

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut