Timah di Tangan Siapa? Selembar Izin Hanya Akan Membebani Pundak Penambang
PANGKALPINANG, Lintasbabel.iNews.id - Euforia terbitnya Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Negeri Serumpun Sebalai dirayakan sebagai jalan keluar atas konflik menahun yang menghimpit penambang kecil. Namun, di balik narasi besar "tambang untuk rakyat", terbentang empat jurang paradoks mendasar yang tidak bisa dijawab sekadar dengan seremoni penyerahan surat izin.
Sebelum rakyat kembali menjadi korban di tanahnya sendiri, ada deretan pertanyaan menggigit yang menuntut kejujuran semua pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga barisan aktivis yang selama ini paling lantang berteriak atas nama keadilan ekologis dan pembelaan masyarakat sipil.
Empat Jurang Paradoks di Balik Euforia Legalitas
Pertama, soal standar ganda kepedulian lingkungan dan tanggung jawab pascatambang. Betul bahwa IPR ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat sebagai jalan keluar dari bayang-bayang razia.
Namun, bagaimanakah jaminan kerusakan lingkungan pascatambang benar-benar bisa diatasi di lapangan? Ironisnya, selama ini ketika menyangkut korporasi pelat merah seperti PT Timah Tbk, yang notabene terikat kewajiban AMDAL, audit negara, dan dana reklamasi terukur, barisan koalisi masyarakat sipil seperti WALHI, Indonesia Corruption Watch (ICW), hingga berbagai kelompok nelayan seperti Perkumpulan Forum Nelayan Pecinta Teluk Kelabat Dalam begitu militan menggugat perpanjangan izin usaha pertambangan ke meja Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta atas nama penyelamatan ekosistem laut dan ruang hidup pesisir. Lantas, ketika ribuan penambang rakyat mulai mengoperasikan mesin rajuk dan ponton secara sah lewat skema IPR di darat maupun di pesisir laut tanpa perangkat mitigasi lingkungan semapan korporasi, di manakah suara lantang WALHI, ICW, maupun Perkumpulan Forum Nelayan Pecinta Teluk Kelabat Dalam? Akankah mereka turun langsung mendampingi dan membina para penambang rakyat sebagai wujud tanggung jawab lingkungan yang utuh, atau kepedulian ekologis di Bangka Belitung hanya tajam saat membidik korporasi negara, namun mendadak senyap dan permisif ketika kerusakan terjadi di atas nama tambang rakyat?
Kedua, soal ironi kesejahteraan dan sistem permodalan. IPR menjanjikan perbaikan ekonomi secara langsung bagi masyarakat kecil. Akan tetapi, bagaimanakah sistem permodalan awal yang dibutuhkan untuk memutar roda kerja mereka? Apakah Pemprov Babel sebagai pihak yang menerbitkan IPR akan terus mendampingi hingga ke akar persoalan, termasuk menghadirkan skema bantuan permodalan yang mudah diakses rakyat kecil? Jika negara hanya memberi selembar izin tanpa memberi akses modal, bukankah rakyat pada akhirnya tetap dipaksa bertekuk lutut pada pemodal gelap dan tengkulak yang sama?
Ketiga, soal kepastian cadangan di atas lahan sisa. IPR digadang-gadang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati kekayaan timah di Bangka Belitung.
Namun, apakah Pemprov Babel berani memastikan bahwa cadangan timah pada blok-blok IPR tersebut betul-betul dapat menghasilkan? Bagaimana jaminan itu bisa diberikan, jika faktanya blok IPR tidak lahir dari hasil eksplorasi langsung yang terukur, melainkan blok sisa penambangan korporasi yang tidak memiliki perhitungan pasti dan tervalidasi atas nilai cadangan sisa yang masih terkandung di dalamnya? Bukankah sebuah ironi yang getir apabila rakyat diberi izin resmi untuk menggali harapan di atas lahan yang isinya bahkan tidak pernah dipastikan?
Keempat, dan yang paling menentukan nasib manusia di baliknya: soal ketimpangan perlindungan hukum. IPR memang dirancang menjadi sarana yang sangat inklusif, siapa saja yang memenuhi ketentuan dapat menambang secara individu. Namun, bagaimanakah jaminan perlindungan hukum bagi rakyat kecil tersebut ketika berhadapan dengan realitas lapangan? Apakah Pemprov Babel akan selalu hadir berdiri di samping para penambang rakyat untuk menjamin perlindungan hukum mereka? Sebab, aktivitas pertambangan dipagari oleh tata kelola perundang-undangan yang berlapis, kaku, dan rumit. Korporasi tambang besar yang memiliki struktur organisasi rapi, divisi legal internal, serta deretan firma hukum papan atas saja masih kerap terjaring pelanggaran ketentuan hingga para pelaku usahanya berakhir di balik jeruji besi.
Bahkan dalam gugatan terhadap izin PT Timah di Teluk Kelabat Dalam, koalisi nelayan dan aktivis tampil percaya diri karena didampingi kantor pengacara ternama seperti Themis Indonesia Law Firm. Banyak narasi pembelaan dapat dibangun di ruang sidang, tetapi hukum tidak pernah bisa ditawar. Lantas, bagaimana nasib rakyat awam pemegang IPR yang buta huruf regulasi, yang turun ke kolong tambang semata-mata demi menyambung hidup, akankah mereka ikut terperosok ke dalam lubang hukum dan berakhir di "hotel prodeo" hanya karena tergelincir batas koordinat atau standar teknis? Jika korporasi memiliki perangkat legal dan barisan advokat, sementara gugatan aktivis dikawal firma hukum seperti Themis Indonesia Law Firm, maka bagi rakyat kecil di blok IPR, siapa yang akan berdiri membela mereka secara cuma-cuma saat jerat hukum datang mengetuk pintu?
Bertahan Hidup di Tengah Ongkos yang Mencekik dan Bayang-Bayang Ketakutan
Keempat pertanyaan besar di atas bukanlah kekhawatiran yang lahir di ruang hampa. Ia berakar langsung dari realitas getir para penambang kecil di lapangan, sebuah ironi dari tanah penghasil timah terbaik dunia, di mana rakyatnya sendiri harus menggigil ketakutan setiap kali mengais butiran logam di halaman rumahnya. Bagi sebagian keluarga yang tinggal di wilayah pesisir dan daratan Bangka Belitung, menambang timah bukanlah sekadar pilihan profesi, melainkan napas kehidupan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Di tengah sempitnya lapangan kerja, menambang menjadi satu-satunya jalan pintas untuk bertahan hidup. Namun, di balik gemerlap cerita timah sebagai sumber kekayaan negara, tersimpan kenyataan pahit: sebelum satu gram timah pun menghasilkan rupiah bagi penambang kecil, pengeluaran sudah lebih dulu mencekik di depan mata, mulai dari bahan bakar, perawatan peralatan kerja, hingga kebutuhan rumah tangga yang berjalan setiap hari.
"Jika orang bisa beli emas, kita bisa beli beras saja sudah bersyukur untuk bertahan hidup. Jadi istilahnya, ya timah itu hanya kembali ke bos," kata Gunawan, salah satu penambang asal Desa Payung, Kabupaten Bangka Selatan.
Gunawan berharap aktivitas penambangan yang ia lakukan di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang belum mengantongi izin resmi itu kelak tidak lagi dihantui rasa cemas setiap kali ada pergerakan aparat maupun pemerintah daerah. "Kami penambang timah ini berharap bisa dibebaskan, diberi izin resmi. Jangan seperti ini terus, karena kami bekerja selalu takut, selalu was-was. Jika ada petugas dan aparat, kami langsung lari dan sembunyi," ungkap Gunawan.
Menurutnya, jika IPR benar-benar diterbitkan pemerintah, ia optimistis untuk mengajukan diri dan siap mengikuti segala aturan maupun kebijakan yang ditetapkan, terlepas dari ada atau tidaknya bantuan permodalan, asalkan para penambang tidak lagi bekerja dalam bayang-bayang rasa takut. "Kita orang kampung ini kerja harian sekarang susah, jadi ya dengan menambang inilah. Bahkan saya sering mengajak anak dan menantu ikut menambang," ujarnya.
Selain kepastian hukum, Gunawan juga berharap pemerintah daerah mampu menstabilkan harga timah karena seluruh modal dan peralatan kerja merupakan tanggungan pribadi dengan risiko kerusakan yang mengintai setiap saat. "Sampai sekarang ini, walaupun masih ada penambang yang demo, saya tidak akan ikut. Itu urusan pemerintah, dan kita penambang cukup ikut aturan dan kebijakan pemerintah saja agar tidak ada bahaya ke depan," katanya.
Apa yang dituturkan Gunawan membuktikan betapa rapuhnya struktur permodalan penambang rakyat. Sebelum turun bekerja, penambang harus menyiapkan modal bensin dan perlengkapan yang harganya terus meroket. Karpet penyaring yang dulu hanya Rp 150 ribu, kini menembus Rp 250 ribu, naik hampir 50 persen. Begitu pula harga mesin robin yang melonjak tajam, sementara jika terjadi kerusakan, seluruh biaya perbaikan ditanggung sendiri. Tak berhenti di situ, masih ada pipa, spiral, dan bedil yang harus cukup kuat menyedot pasir bercampur timah, dilanjutkan dengan monitor take untuk merajuk timah agar naik melewati bedil, sebelum akhirnya disaring menggunakan baskom.
"Dari tahun 2000 saya sudah menambang, waktu itu harga timah masih Rp 32 ribu per kilogram. Sekarang menambang dengan TI rajuk mini memang lebih kecil modalnya; kalau beli peralatan baru, modal awalnya sekitar Rp 6 jutaan sampai Rp 7 juta," jelasnya.
Dalam kesehariannya, jika sedang tidak beruntung, Gunawan hanya membawa pulang 800 gram timah yang dihargai Rp 200 ribu. Setelah dipotong ongkos kerja Rp 150 ribu untuk BBM dan makan, tersisa hanya Rp 50 ribu di tangan. "Jadi sisa Rp 50 ribu itu alhamdulillah bisa buat beli beras. Kalau sedang bagus hasilnya, bisa sampai 3 kilogram per hari. Tapi terkadang hasil timah kami juga tidak ada yang mau membelinya," terang Gunawan.
Tukiyah, istri Gunawan, membenarkan bahwa tangkapan timah suaminya paling sering berkisar di angka 1,5 kilogram per hari dengan bayaran Rp 200 ribu, atau Rp 300 ribu ketika nasib sedang berpihak. "Suami hanya menambang, dan itu rezeki dari dalam tanah yang harus dicari dulu, jadi tidak menentu hasilnya. Di rumah saya berjualan makanan ringan anak-anak dan sembako untuk membantu suami yang penghasilannya tidak menentu," tutur Tukiyah.
Kisah serupa datang dari Rendi, penambang asal Desa Perlang, Kabupaten Bangka Tengah. Setelah lima tahun bergulat di tambang, ia menaruh harapan besar agar terbitnya IPR dari Pemprov Babel kelak menghapus rasa takut para penambang saat mencari nafkah. "Saya jadi penambang sudah sekitar lima tahun. Meski hasilnya tidak menentu dan belum terlihat apakah menjanjikan atau tidak, saya juga mengajukan IPR. Saat ini saya menambang di TI sebu atau TI user-user, yang dalam satu set dikerjakan dua sampai tiga orang," terang Rendi.
Ia mengakui, hasil tambang yang diperoleh bersama rekan-rekannya dijual kepada tengkulak, lalu dibagi rata setelah dipotong biaya bahan bakar serta makan minum harian. "Sekarang hasilnya tidak menentu, terkadang sehari hanya dapat 1 kilogram, paling banyak 10 kilogram. Bahkan harga timah sekarang juga tidak menentu, setiap minggu selalu turun," ujarnya.
Izin Bukan Jaminan: Celah Lahan Sisa hingga Jerat Regulasi
Pengakuan Gunawan dan Rendi memperlihatkan bahwa bagi penambang kecil, legalitas baru menjawab satu bagian persoalan. Selembar izin penambangan tidak serta-merta memastikan kandungan timah di dalam perut bumi, tidak otomatis menjamin kestabilan harga jual, dan tidak dengan sendirinya menyediakan ruang serta modal untuk memulai usaha. Tanpa itu semua, penambang hanya berpindah status: dari "ilegal yang ketakutan" menjadi "legal yang kebingungan".
Kekhawatiran pada paradoks cadangan dan pengawasan itu turut disorot pengamat pertambangan Bangka Belitung. Ia mencermati langkah Pemprov Babel yang pada 12 November 2026 mengumumkan 98 blok IPR di Wilayah Pertambangan Rakyat seluas 392 hektare, di mana hasilnya diarahkan melalui SK Gubernur kepada lima badan usaha pengolahan dan pemurnian bijih timah, yakni PT Timah, PT Mitra Stania Prima (MSP), PT Bangka Prima Tin, PT Premium Tin Indonesia, dan PT ATD Makmur Mandiri. Skema ini dinilai memiliki sisi positif karena pembeli sudah disiapkan dan IPR tidak dibebani royalti, melainkan hanya Iuran Pertambangan Rakyat (Ipera).
"Tentu ini bermanfaat bagi masyarakat karena secara legalitas mereka lebih tenang memiliki IPR resmi dari pemerintah. Dari sisi pembeli juga sudah ditunjuk perusahaan yang mampu menampung produksi timah mereka, sehingga tidak kesulitan dalam penjualan dan diharapkan berdampak pada ekonomi masyarakat," ujarnya.
Namun, di balik optimisme tersebut, sang pengamat membenarkan bahwa potensi mudaratnya justru bisa lebih besar apabila pengawasan tidak berjalan ketat. Lokasi-lokasi IPR yang diterbitkan ternyata banyak berupa lahan bekas tambang atau kolong-kolong tua yang deposit aluvialnya sudah menipis, sekaligus berhimpitan langsung dengan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah. Ketika lahan rakyat yang cadangannya tipis bersisian langsung dengan konsesi korporasi, penambang pemegang IPR sangat rawan tergoda menyeberang masuk ke wilayah IUP PT Timah di sebelahnya.
Mudarat lainnya adalah potensi praktik "penitipan" hasil tambang. Karena harga beli dalam skema IPR dipastikan lebih tinggi dibanding harga yang dipatok PT Timah, penambang dari luar blok IPR berpotensi berlomba-lomba menitipkan timahnya agar seolah-olah berasal dari wilayah IPR. Bahkan, kebijakan ini membuka celah legalitas pengiriman bijih timah dari Belitung ke Bangka.
"Selama ini seluruh bijih timah di Belitung masuk ke PT Timah. Namun dengan adanya IPR dan pengesahan empat smelter swasta dalam SK Gubernur, pengiriman bijih timah dari Belitung ke Bangka menjadi legal. Jika penambang luar ikut menitipkan barangnya dan tidak dikontrol ketat, capaian produksi PT Timah di Belitung dipastikan akan merosot," paparnya.
Semakin banyak IPR diterbitkan, semakin besar pula kebutuhan personel dan ketegasan pengawasan lapangan. Jika pemegang IPR justru menambang di luar titik izin dengan berlindung di balik legalitas IPR, kerusakan lingkungan akan meluas di luar kendali dan program reklamasi pemerintah daerah terancam lumpuh.
Dari sisi hukum, Guru Besar Ilmu Hukum Pertambangan, Prof. Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H., menegaskan bahwa seluruh tata kelola ini dipagari regulasi berlapis, mulai dari Keputusan Menteri (Kepmen), Peraturan Daerah (Perda), hingga UU Nomor 03 Tahun 2026. Baik pengusul perorangan maupun koperasi wajib memenuhi seluruh hak, kewajiban, serta persyaratan teknis yang ditetapkan.
"Sudah jelas ada batasan-batasan dan luasan, maksimal 5 hektar untuk perorangan dan 10 hektar untuk koperasi, termasuk jangka waktu dan kepatuhan terhadap kaidah penambangan yang baik, pengelolaan lingkungan, hingga kewajiban reklamasi," ujar Prof. Dwi.
Ia menekankan bahwa terbitnya izin tidak menggugurkan tanggung jawab Pemprov Babel dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan melalui inspektur tambang serta pejabat pengawas. Tanpa pengawasan yang konkret, IPR justru berisiko disalahgunakan: mulai dari menambang di luar blok izin, menyelundupkan hasil tambang resmi ke jalur gelap, penggunaan bahan peledak terlarang, hingga manipulasi laporan produksi.
"Tantangan IPR ke depan adalah memastikan pembinaan dan pengawasan benar-benar berjalan, serta menjamin asal-usul dan aliran timah dari IPR melewati tata kelola yang sah agar berkontribusi bagi ekonomi daerah. Jangan sampai kita terlalu euforia menerbitkan izin, tetapi longgar dalam pengawasan," tegasnya.
Terkait aspek ekologis, Prof. Dwi mengingatkan bahwa dalam Perda diatur kewajiban jaminan reklamasi (jamrek) sebesar 10 persen dari nilai penjualan yang disisihkan sementara dan akan dikembalikan apabila kewajiban reklamasi telah dituntaskan. Selain itu, Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai aturan turunan harus memastikan standar peralatan kerja, daya dukung lingkungan, hingga kedalaman galian agar tidak mengancam keselamatan nyawa penambang.
Janji Keberpihakan Lokal dan Ujian Nyata di Desa Perlang
Di tengah peringatan keras para ahli mengenai beratnya kewajiban teknis dan hukum tersebut, pemerintah daerah mengklaim tengah menyiapkan perangkat regulasi agar IPR benar-benar berpihak kepada masyarakat setempat. Wakil Pimpinan I DPRD Babel, Eddy Iskandar, menyampaikan bahwa Pemprov Babel bersama DPRD Babel, dengan persetujuan Kementerian ESDM, merancang WPR dan IPR khusus untuk mengakomodir warga lokal di desa kawasan WPR serta koperasi setempat, bukan untuk korporasi besar.
"Ketika masyarakat melakukan aktivitas yang legal, pasti bisa meningkatkan ekonomi keluarganya dan berimbas pada pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung," kata Eddy. Menurutnya, peta wilayah telah diumumkan, terutama di Kabupaten Belitung Timur, sembari memfinalisasi Pergub, sedangkan di Pulau Bangka kawasan WPR berada di Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Selatan yang datanya tengah disusun untuk disebarluaskan kepada warga.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Reskiansyah, merinci bahwa blok WPR tersebar di tiga kabupaten tersebut dengan progres tercepat di Belitung Timur, meliputi Kecamatan Manggar, Lenggang, dan Gantung seluas sekitar 2.150 hektare. "Di aplikasi OSS sudah ada 24 koperasi dan perseorangan yang dinyatakan clear untuk diterbitkan IPR-nya di Belitung Timur. Semoga semua clear pada akhir Desember 2026 sehingga mereka bisa bekerja secara legal dan tidak lagi dikejar aparat hukum," ujar Reskiansyah.
Namun, seperti apa ujian nyata dari seluruh kebijakan itu ketika menyentuh akar rumput? Potret paling jujur terlihat di Desa Perlang, Kabupaten Bangka Tengah, di mana terbitnya IPR seluas 79 hektare pada 27 titik di Perlang Timur menjadi tumpuan harapan baru warga.
Bagi sekitar 80 persen warga Desa Perlang, menambang bukanlah profesi tunggal. Mereka adalah petani sawit, lada, dan sayuran yang menjadikan tambang sebagai penyambung hidup harian sembari menunggu masa panen mingguan maupun bulanan tiba. Kepala Desa Perlang, Yani Basaroni, yang akrab disapa Roni, menuturkan bahwa setiap kali aktivitas tambang warga dirazia, denyut ekonomi desa langsung melemah karena warga sebenarnya hanya bekerja dengan peralatan tradisional dan sederhana tanpa alat berat.
"Sekarang kami masih menunggu kapan IPR itu terbit, agar penambang tidak takut lagi bekerja. Sejauh ini tambang timah masih menopang ekonomi masyarakat di desa kami," ujar Roni.
Menariknya, kawasan WPR seluas 79 hektar di Desa Perlang tersebut merupakan lahan bekas konsesi PT Kobatin, yang selain timah juga menyimpan potensi pasir kuarsa dan mineral ikutan lainnya. Meski berstatus lahan eks tambang korporasi, warga dan pemerintah desa meyakini masih terdapat cadangan sisa yang layak digarap secara tradisional.
"Pemerintah desa memfasilitasi kebutuhan para penambang karena kami tidak memiliki kapasitas mengatur regulasi. Saat ini sudah ada 5 hingga 10 pengaju perorangan dan 2 koperasi unsur masyarakat, termasuk 1 Koperasi Merah Putih yang telah bekerja sama dengan PT Timah," terang Roni.
Sejalan dengan paradoks hukum dan lingkungan yang mengemuka, Roni menekankan dua isu krusial yang harus segera dijawab Pemprov Babel: perlindungan hukum yang nyata bagi penambang serta skema reklamasi yang realistis dan bernilai ekonomis bagi warga desa. "Lokasi dan lingkungan sudah pasti berubah akibat tambang. Namun jika ada jalur ekonomis untuk penghijauan kembali, mengapa tidak ditempuh demi masyarakat desa?" ucapnya.
Roni mengusulkan agar dana jaminan reklamasi yang dipotong dari hasil penjualan timah dikelola secara transparan dan diarahkan pada penanaman komoditas produktif seperti kelapa sawit.
Di Desa Perlang, lahan pasir bekas tambang terbukti mampu ditumbuhi sawit dengan metode tanam yang tepat, terlebih di desa tersebut sudah berdiri pabrik pengolahan CPO. Ia pun membandingkan nasib penambang timah di Bangka Belitung dengan pengelolaan sumur minyak rakyat di Sumatera Selatan yang dapat bermitra resmi dengan Pertamina.
"Bangka Belitung punya timah, masyarakatnya punya alat tradisional dan tenaga, tetapi selama ini justru kucing-kucingan dengan petugas. Padahal dengan harga timah di atas Rp 300 ribu per kilogram, dapat 2 kilogram saja sudah cukup menghidupi keluarga beberapa hari," tegas Roni.
Sebagai langkah konkrit di tingkat desa, warga cukup melampirkan KTP setempat untuk difasilitasi pengajuan IPR-nya, dan begitu izin terbit, Pemdes Perlang berencana mengarahkan akses permodalan awal pembelian alat tradisional melalui BUMDes, Koperasi Merah Putih, maupun perbankan.
Pada akhirnya, rangkaian fakta dari kolong tambang Bangka Selatan, ruang diskusi para guru besar, hingga ikhtiar warga Desa Perlang kembali bermuara pada satu titik terang: IPR baru sebatas garis mula.
Tanpa pendampingan ekologis yang konsisten, baik dari negara maupun kelompok masyarakat sipil yang selama ini vokal menggugat korporasi, tanpa akses modal yang memutus rantai tengkulak, tanpa kepastian cadangan di atas lahan bekas tambang, serta tanpa payung bantuan hukum bagi rakyat kecil yang awam regulasi, selembar izin hanya akan memindahkan beban ke pundak penambang. Jika seluruh paradoks ini dibiarkan menggantung tanpa jawaban nyata, sesungguhnya timah Bangka Belitung ini benar-benar berada di tangan siapa?
Editor: Haryanto