Timah di Tangan Siapa? Selembar Izin Hanya Akan Membebani Pundak Penambang
Bertahan Hidup di Tengah Ongkos yang Mencekik dan Bayang-Bayang Ketakutan
Keempat pertanyaan besar di atas bukanlah kekhawatiran yang lahir di ruang hampa. Ia berakar langsung dari realitas getir para penambang kecil di lapangan, sebuah ironi dari tanah penghasil timah terbaik dunia, di mana rakyatnya sendiri harus menggigil ketakutan setiap kali mengais butiran logam di halaman rumahnya. Bagi sebagian keluarga yang tinggal di wilayah pesisir dan daratan Bangka Belitung, menambang timah bukanlah sekadar pilihan profesi, melainkan napas kehidupan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Di tengah sempitnya lapangan kerja, menambang menjadi satu-satunya jalan pintas untuk bertahan hidup. Namun, di balik gemerlap cerita timah sebagai sumber kekayaan negara, tersimpan kenyataan pahit: sebelum satu gram timah pun menghasilkan rupiah bagi penambang kecil, pengeluaran sudah lebih dulu mencekik di depan mata, mulai dari bahan bakar, perawatan peralatan kerja, hingga kebutuhan rumah tangga yang berjalan setiap hari.
"Jika orang bisa beli emas, kita bisa beli beras saja sudah bersyukur untuk bertahan hidup. Jadi istilahnya, ya timah itu hanya kembali ke bos," kata Gunawan, salah satu penambang asal Desa Payung, Kabupaten Bangka Selatan.
Gunawan berharap aktivitas penambangan yang ia lakukan di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang belum mengantongi izin resmi itu kelak tidak lagi dihantui rasa cemas setiap kali ada pergerakan aparat maupun pemerintah daerah. "Kami penambang timah ini berharap bisa dibebaskan, diberi izin resmi. Jangan seperti ini terus, karena kami bekerja selalu takut, selalu was-was. Jika ada petugas dan aparat, kami langsung lari dan sembunyi," ungkap Gunawan.
Menurutnya, jika IPR benar-benar diterbitkan pemerintah, ia optimistis untuk mengajukan diri dan siap mengikuti segala aturan maupun kebijakan yang ditetapkan, terlepas dari ada atau tidaknya bantuan permodalan, asalkan para penambang tidak lagi bekerja dalam bayang-bayang rasa takut. "Kita orang kampung ini kerja harian sekarang susah, jadi ya dengan menambang inilah. Bahkan saya sering mengajak anak dan menantu ikut menambang," ujarnya.
Selain kepastian hukum, Gunawan juga berharap pemerintah daerah mampu menstabilkan harga timah karena seluruh modal dan peralatan kerja merupakan tanggungan pribadi dengan risiko kerusakan yang mengintai setiap saat. "Sampai sekarang ini, walaupun masih ada penambang yang demo, saya tidak akan ikut. Itu urusan pemerintah, dan kita penambang cukup ikut aturan dan kebijakan pemerintah saja agar tidak ada bahaya ke depan," katanya.
Apa yang dituturkan Gunawan membuktikan betapa rapuhnya struktur permodalan penambang rakyat. Sebelum turun bekerja, penambang harus menyiapkan modal bensin dan perlengkapan yang harganya terus meroket. Karpet penyaring yang dulu hanya Rp 150 ribu, kini menembus Rp 250 ribu, naik hampir 50 persen. Begitu pula harga mesin robin yang melonjak tajam, sementara jika terjadi kerusakan, seluruh biaya perbaikan ditanggung sendiri. Tak berhenti di situ, masih ada pipa, spiral, dan bedil yang harus cukup kuat menyedot pasir bercampur timah, dilanjutkan dengan monitor take untuk merajuk timah agar naik melewati bedil, sebelum akhirnya disaring menggunakan baskom.
"Dari tahun 2000 saya sudah menambang, waktu itu harga timah masih Rp 32 ribu per kilogram. Sekarang menambang dengan TI rajuk mini memang lebih kecil modalnya; kalau beli peralatan baru, modal awalnya sekitar Rp 6 jutaan sampai Rp 7 juta," jelasnya.
Editor: Haryanto