AHY, Puan hingga Bahlil Masuk Bursa Pengganti Gibran, Siapa yang Berpeluang Jadi Wapres?

JAKARTA, LintasBabel.iNews.id – Sejumlah nama tokoh politik mulai disebut dalam bursa calon pengganti Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, menyusul kabar dirinya menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Enam nama yang mencuat dalam perbincangan politik tersebut yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, dan Bahlil Lahadalia.

Baca Juga

Gimmick Botol Plastik, Gibran Disentil Balik Dandhy Laksono

Nama-nama itu disampaikan Peneliti Senior Citra Institute, Efriza, dalam keterangannya, seperti dikutip dari JPNN, Selasa (10/11/2026).

Menurut Efriza, dinamika pergantian posisi wakil presiden dapat menjadi arena negosiasi politik baru antara Presiden Prabowo Subianto dengan partai-partai pendukung pemerintah.

"Nama Agus Harimurti Yudhoyono dari Demokrat, Puan Maharani dari PDIP, dan Sufmi Dasco Ahmad dari Gerindra sudah bisa masuk dalam kalkulasi politik," kata Efriza.

Baca Juga

Gibran Tanggapi Hasil Survey Elektabilitas Capres-Cawapres yang Berbeda-Beda

Selain ketiga nama tersebut, Efriza juga menyebut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sebagai tokoh yang berpotensi masuk dalam pembicaraan politik.

Ia menilai kemungkinan munculnya nama lain dari kalangan profesional maupun militer juga tetap terbuka.

Namun, hingga saat ini belum ada keputusan resmi maupun pengumuman dari Presiden Prabowo mengenai sosok yang akan diusulkan apabila jabatan wakil presiden benar-benar kosong.

Baca Juga

Kunjungi Bangka Belitung, Gibran Optimis Menang Satu Putaran di Pilpres 2024

AHY Masih Menunggu Kejelasan

Salah satu nama yang ikut disebut adalah AHY. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut merespons kabar mengenai niat Gibran untuk mundur dengan menyatakan partainya masih menunggu kejelasan perkembangan situasi.

AHY mengaku belum mengetahui secara persis isi pembicaraan antara Prabowo dan Gibran dalam pertemuan yang berlangsung selama sekitar 2,5 jam pada Selasa pagi.

Baca Juga

Akhir Pekan Ini Gibran Dijadwalkan Kunjungi Bangka Belitung

"Sebetulnya tadi saya tidak tahu persis apa yang menjadi pembicaraan antara Bapak Presiden dan Bapak Wapres. Yang jelas kita tunggu semuanya, kita ingin mengetahui lebih jelas apa yang diutarakan," kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Ia menegaskan Partai Demokrat ingin menghormati proses yang berjalan dan memastikan setiap langkah terkait posisi wakil presiden tetap mengacu pada konstitusi.

AHY juga menyebut komunikasi antarfraksi di DPR masih berlangsung, tetapi belum menghasilkan kesimpulan terkait perkembangan tersebut.

Baca Juga

Gibran Beri Sinyal Hengkang dari PDIP dan Maju Pilpres Dampingi Prabowo

Pernyataan AHY itu menunjukkan bahwa penyebutan namanya dalam bursa pengganti Gibran belum dapat dimaknai sebagai adanya kesepakatan politik untuk mengusung dirinya.

Dasco Bantah Isu Pengganti Gibran

Nama Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, juga masuk dalam daftar tokoh yang disebut Efriza.

Meski demikian, isu Dasco akan menggantikan Gibran sebelumnya pernah dibantah. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), melalui kanal cek fakta, menyatakan kabar yang menyebut Dasco akan segera menggantikan Gibran sebagai wapres merupakan hoaks.

Dasco melalui akun X resminya juga pernah menyebut isu tersebut sebagai pengalihan perhatian dari persoalan lain.

Karena itu, penyebutan nama Dasco dalam kalkulasi politik yang disampaikan Efriza tidak dapat dianggap sebagai konfirmasi bahwa dirinya sedang dipersiapkan menjadi calon wapres.

Bagaimana Mekanisme Penggantian Wapres?

Jika jabatan wakil presiden benar-benar mengalami kekosongan, proses pengisiannya tidak dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengadakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Sidang MPR tersebut harus diselenggarakan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Dengan demikian, nama-nama yang saat ini beredar masih sebatas wacana dan kalkulasi politik. Presiden nantinya memiliki kewenangan mengajukan dua nama kepada MPR untuk dipilih sesuai ketentuan konstitusi.

Gibran Sampaikan Niat Mundur, tapi Ingin Tempuh Jalur Hukum

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden saat bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam. Prasetyo menyebut Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat yang disampaikan Gibran, tetapi memberikan sejumlah saran.

Gibran kemudian mengungkapkan bahwa salah satu saran Prabowo adalah agar dirinya tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1," ujar Gibran.

Gibran juga menyebut adanya saran untuk berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah guna mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

Perkembangan tersebut membuat wacana penggantian wakil presiden menjadi perhatian publik. Namun, selama belum ada pengunduran diri yang resmi dan kekosongan jabatan belum terjadi, pembicaraan mengenai calon pengganti Gibran masih berada pada ranah spekulasi politik.

Editor: Muri Setiawan