Puluhan Mahasiswa Lakukan Aksi Dami di Kantor DPRD Babel, Ini 8 Tuntutannya

PANGKALPINANG, lintasbabel.id - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus menggelar aksi demostrasi di Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Aksi yang di lakukan oleh mahasiswa ini menyampaikan delapan tuntutan kepada Pemerintah.

Pantauan Lintasbabel.id dari lokasi demo,  peserta aksi tiba di titik kumpul, Senin (18/4/2022), pukul 10.30 WIB, mereka kemudian melakukan aksi jalan mundur  di depan kantor DPRD Provinsi Kepualauan Bangka Belitung.

Sejumlah Petugas Kepolisian dari Polres Pangkalpinang di terjunkan kelokasi untuk mengawal jalannya aksi.

Para mahasiswa berasal dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

"Tujuan aksi untuk menyampaikan hasil kajian panjang dari kelompok cipayung plus yang tergabung dari 6 OKP untuk menyikapi persoalan terjadi di negara yaitu, UU No 7 Tahun 2021 tentang kenaikan PPN 11 persen yang semula 10 persen, kenaikan harga BBM dan gas LPG, kenaikan harga bahan pokok, yang berdampak pada ekonomi masyarakat khususnya di Bangka Belitung," kata ketua Umum HMI Cabang Bangka Belitung, Yusuf. 

Ketua Umum GMKI Pangkalpinang, David Pinem mengungkapkan, tingkat inflasi global mengakibatkan fluktuasi harga komoditas di Indonesia seperti minyak goreng, sembako, maupun bahan kebutuhan pokok lainnya. 

"Tidak hanya itu, kenaikan serta kelangkaan BBM bersubsidi/non-subsidi, baik karna kenaikan harga ICP/per Barel maupun banyaknya mafia BBM/migas dan non migas juga menjadi salah satu faktor naik turunnya bahan pokok oleh karna naiknya biaya produksi yang ditanggung oleh para produsen," kata David. 

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum GMNI Babel, Hafiz mengatakan dalih pemerintah menaikan PPN hingga 11% untuk meningkatkan perekonomian dan menekan defisit negara telah menyebabkan rakyat jatuh ke jurang ketimpangan ekonomi yang semakin dalam. 

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi sebuah persoalan kompleks dimana masyarakat yang saat ini sedang kesulitan di tengah dampak pandemi Covid-19.

Aksi kemudian diakhiri oleh pembacaan tuntutan aksi oleh Charles, Ketua Umum PMII Bangka. Delapan tuntutan Cipayung Plus Babel tersebut, diantaranya :

1. Menuntut pemerintah untuk segera menstabilkan harga bahan pokok.

2. Menuntut pemerintah untuk mengevaluasi distribusi pengan di setiap daerah.

3. Menuntut dan menolak kenaikan harga bahan Bahan Bakar Minyak (BBM).

4. Mendesak Presiden mengevaluasi kenaikan PPN menjadi 11%, serta segera menyiapkan kebijakan skema pajak dan mengontrol harga agar inflasi segera terkendalikan.

5. Menuntut pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pangan yang masih bergantung dengan impor.

6. Menuntut pemerintah untuk memastikan manajemen ketersediaan pangan strategis yang dapat diproduksi di dalam negeri tersalurkan untuk memenuhi kebutuhan domestik. 

7. Menuntut pemerintah daerah melakukan monitoring terhadap ketersediaan konsumsi dan harga pangan pokok, mengatur pendistribusian pangan serta mengembangkan kebijakan pertanian yang lebih variatif dalam menghadapi berbagai situasi krisis.

8. Menuntut pemerintah untuk mengusut mafia minyak goreng, BBM bersubsidi, serta barang komoditas rakyat lainnya.

Editor : Haryanto