Talkshow “Ada Apa dengan Hutan Tapanuli?” Soroti Krisis Ekologis Pascabencana

PADANGSIDIMPUAN, Lintasbabel.iNews.id – Pusat Koordinasi Nasional (PKN) dan Pusat Koordinasi Daerah (PKD) MAPALA Perguruan Tinggi se-Indonesia menggelar talkshow bertajuk “Ada Apa dengan Hutan Tapanuli?” sebagai bentuk refleksi sekaligus aksi nyata pascabencana banjir dan longsor yang melanda Pulau Sumatera, khususnya wilayah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kampus Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS) ini dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah daerah, lembaga teknis kehutanan dan kebencanaan, akademisi, hingga mahasiswa pecinta alam dari berbagai daerah di Indonesia.

Talkshow menghadirkan narasumber dari BKSDA Wilayah III Padangsidimpuan, UPT KPH X Padangsidimpuan, BPBD Tapanuli Selatan, Dinas Lingkungan Hidup Tapanuli Selatan, serta Tim Survei MAPALA se-Indonesia. Diskusi berlangsung dinamis dengan menyoroti kondisi terkini Hutan Tapanuli yang dinilai mengalami tekanan serius akibat deforestasi, alih fungsi lahan, dan lemahnya pengawasan kawasan hutan.

Tim Survei MAPALA se-Indonesia memaparkan hasil survei lapangan terkait banyaknya titik longsor, pembukaan lahan di kawasan hutan, penyebab banjir, hingga tumpukan kayu di hulu sungai. Selain itu, tim juga menyoroti lambatnya penanganan darurat bencana serta minimnya perhatian terhadap akses jalan dan listrik bagi masyarakat terdampak.

Perwakilan BKSDA Wilayah III Padangsidimpuan menjelaskan bahwa Hutan Tapanuli merupakan kawasan strategis dengan keanekaragaman hayati tinggi, termasuk sebagai habitat Orangutan Tapanuli yang kini terancam punah. BKSDA mengakui masih terdapat keterbatasan anggaran dan personel, sehingga diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi mahasiswa untuk menjaga kawasan konservasi dari aktivitas ilegal.

Sementara itu, UPT KPH X Padangsidimpuan menyoroti persoalan tata kelola hutan produksi dan hutan lindung. Tekanan terbesar terhadap kawasan hutan, menurut KPH, berasal dari praktik pembukaan lahan. KPH mendorong penguatan pengawasan berbasis masyarakat serta pentingnya edukasi ekologis, khususnya bagi generasi muda.

Dari sisi kebencanaan, BPBD Tapanuli Selatan menegaskan bahwa mitigasi bencana tidak cukup hanya dengan penanganan darurat. Mitigasi harus dimulai sejak tahap pra-bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, serta diperkuat dengan sistem peringatan dini (early warning system). BPBD juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan dunia usaha, mahasiswa, TNI, dan Polri.

Dinas Lingkungan Hidup Tapanuli Selatan menambahkan bahwa upaya lingkungan saat ini meliputi pemanfaatan kayu untuk hunian sementara, pengelolaan sampah, reboisasi, penghijauan, serta penertiban penebangan liar. DLH juga mendorong penguatan sistem informasi lingkungan dan keterlibatan aktif MAPALA, pecinta alam, serta NGO dalam pengawasan dan sosialisasi ke masyarakat.

Sesi tanya jawab diwarnai pertanyaan kritis dari peserta, terutama mahasiswa pecinta alam, terkait akses data di KPH X, konflik satwa dengan manusia di kawasan BKSDA, proses rekonstruksi pascabencana oleh BPBD, hingga peran pemerintah dalam menertibkan aktivitas tambang ilegal.

Editor : Haryanto