Anggota DPRD Bangka Selatan Cium Aroma Tak Sedap Penyaluran Bantuan Oplah Petani

BANGKASELATA, Lintasbabel.iNews.id - Anggota DPRD Bangka Selatan mencium aroma tak sedap penyaluran bantuan bagi petani di Desa Rias, Kecamatan Toboali. Aroma tersebut ia duga berasal dari penyaluran bantuan petani yang dipermainkan sehingga petani rugi. 

Aroma tak sedap itu kali ini datang dari bantuan optimalisasi lahan (oplah) Presiden Prabowo, yang bertujuan memberikan semangat bagi petani untuk membantu pemerintah dalam menguatkan ketahanan pangan daerah.

Baca Juga

Gapoktan Rias dan Petani Beda Keterangan Terkait Dugaan Pemotongan Bantuan Oplah

Kisruh dugaan pemotongan bantuan oplah tersebut mencuat setelah salah satu anggota kelompok tani, mempertanyakan perihal pemotongan bantuan tersebut seperti yang diberitakan salah satu media online.

Sebagian petani di Desa Rias yang seharusnya menerima bantuan oplah sebesar Rp225 ribu per petak sawah atau Rp900 ribu per hektar hanya menerima Rp200 ribu.

Suwandi, anggota DPRD Bangka Selatan Dapil Toboali dari Partai Demokrat mengatakan, kisruh penyaluran bantuan pertanian di Desa Rias yang dilakukan oleh Gapoktan setempat sudah beberapa kali ia dengar.

Baca Juga

Polsek Jebus Amankan Pelaku Pencurian 2 Unit Mesin Milik Gapoktan di Bangka Barat

Ia menduga adanya oknum yang bermain dalam proses penyaluran bantuan bagi petani di Desa Rias, sehingga bantuan dari pemerintah tidak sepenuhnya utuh diterima oleh petani.

"Permainan yang dilakukan oleh oknum ini kami duga sudah lama berlangsung mulai dari sewa alsintan, dana oplah, maupun dana bantuan dari pemerintah lainnya," katanya, Senin (30/6/2025). 

Mungkin saja, kata dia hal yang dilakukan mereka ini melibatkan banyak pihak, sebab dia banyak mendengar keluhan. 

Baca Juga

Gapoktan Tolak Bantuan Pupuk Karena Lada Banyak yang Mati, Adet Mastur: Tidak Tepat Sasaran

"Sudah banyak keluhan dari para petani kepada kami, mulai dari biaya sewa alsintan yang tinggi, padahal alat ini merupakan bantuan dari pemerintah, fee proyek untuk pembangunan jalan usaha tani (JUT) dan terakhir ini fee untuk pencairan dana oplah. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan lagi," tuturnya.

Perlu diketahui kata Suwandi, bantuan pemerintah diberikan untuk semua petani dan harus diterima secara utuh sesuai ketentuan.

"Jangan sampai program pemerintah untuk memberi semangat kepada petani dalam meningkatkan ketahanan pangan tercoreng oleh oknum-oknum yang melakukan penyimpangan bantuan untuk mencari keuntungan pribadi. Kalau kondisinya terus-terusan terjadi itu namanya sudah mafia pertanian yang berujung merugikan petani," ucapnya. 

Baca Juga

Ratusan Petani Desa Jeriji Mulai Bagikan Lahan Terlantar untuk Dikelola Jadi Lahan Pertanian

Suwandi mengatakan DPRD Bangka Selatan dalam waktu dekat akan turun ke Desa Rias, guna melakukan fungsi pengawasan terhadap bantuan bagi petani agar benar-benar seutuhnya diterima oleh petani. 

Editor : Haryanto