Rawan Dikorupsi, Erick Thohir Rampingkan 108 Dana Pensiun BUMN

JAKARTA, lintasbabel.id - Kementerian BUMN akan segera melakukan konsolidasi (perampingan) terhadap 108 Dana Pensiun BUMN (Dapen). Perampingan tersebut untuk mencegah tindak pidana atau korupsi. 

Menteri BUMN, Erick Thohir menjelaskan, Dapen menjadi satu kekuatan bagi BUMN. Meski begitu, ada potensi korupsi yang bisa saja terjadi akibat pengelolaan dana investasi yang serampangan. 

Baca Juga

Mantan Mendag Tom Lembong jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Impor Gula

Erick Thohir khawatir kasus mega korupsi di PT Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) kembali dipraktikkan di Dana Pensiun BUMN. Karena itu, perampingan dinilai menjadi upaya reformasi, khususnya memperbaiki tata kelola investasi Dapen. 

"Kita lihat bagaimana kami di BUMN juga mengkonsokisasikan Dana Pensiun kami, yang tadinya terpisah menjadi 108 kita konsolidasikan. Dana Pensiun ini penting menjadi kekuatan, itulah kenapa kita membongkar yang namanya investasi yang tidak baik di Jiwasraya, Asabri," ujar Erick, dikutip Rabu (23/3/2022). 

Lebih lanjut Erick Thohir memahami investasi merupakan bisnis kepercayaan. Praktik pidana korupsi yang terjadi di internal perusahaan pelat merah seperti, Asabri dan Jiwasraya, memberi dampak kepercayaan bagi investor. 

Baca Juga

Penahanan Tersangka Korupsi Pemanfaatan Hutan di Babel Ricuh

Bila kepercayaan tidak dipulihkan, maka akan berdampak pada eksistensi perseroan negara lainnya. 

"Investasi ini adalah bisnis kepercayaan, kalau kepercayaan ini tidak dibalikan ini bahaya. Itulah kenapa kita melihat banyak penipuan di asuransi, penipuan digital online, inilah aturan-aturan yang harus kita perbaiki dan kita tingkatkan," ungkapnya. 

Penguatan transparansi BUMN memang gencar dilakukan Erick Thohir. Tercatat, pemegang saham menggandeng Bank Dunia (World Bank) dan Asian Development Bank (ADB) atau Bank Pembangunan Asia untuk mendorong sistem transparansi di internal perusahaan pelat merah. 

Baca Juga

Rugikan Negara Rp5,1 Miliar, Polda Babel Sita Alat Kedokteran Pengadaan Tahun 2021 di RSUD Provinsi

Kerjasama ini sekaligus menjadi perbandingan (benchmarking) untuk menata bisnis model perseroan ke depannya. 

"Kami dari kementerian BUMN juga tidak mengaku-ngaku, kita terus melakukan benchmarking juga kolaborasi. Kita kerja sama dengan World Bank dan ADB untuk melakukan transparansi profesional yang ada di BUMN. Dan mengecek apa yang kita lakukan dalam bisnis model ke depan," tuturnya.

Editor : Muri Setiawan