Menagih Kepastian Hukum: Memberikan Harapan atau Bagian dari Kejahatan?

"Untung saja Fir'aun tidak hidup di Bangka Belitung, bisa jadi Ia bisa semakin besar dan merajalela."

KUTIPAN ini merupakan kalimat yang pas untuk menggambarkan dinamika carut marut tata kelola pemerintahan dan lemahnya kepastian hukum di Bangka Belitung dalam menyelesaikan segala bentuk persoalan yang ada. 

Masyarakat Babel setiap harinya selalu dipertontonkan dengan skandal mega korupsi tata niaga timah, padahal melalui kasus tersebut angka pengangguran Bangka Belitung mengalami pelonjakan. Di lain sisi masih banyak kasus lain yang luput dari pantauan, yang seharusnya bisa dikawal oleh civil society. Semisalnya skandal proyek jahe merah, proyek pengadaan bibit lada tahun 2020, korupsi dana APBD tahun 2022, serta kasus mafia tanah PT NKI yang diduga melibatkan para oknum pejabat publik.

Baca Juga

Di Balik Kilau Tambang: Antara Janji Kesejahteraan dan Ketimpangan

Berdasarkan hal tersebut, sepatutnya sudah menjadi keharusan seluruh masyarakat Bangka Belitung mendapatkan kehidupan yang layak, dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Bukan sebaliknya, kesenjangan sosial semakin melebar. Orang yang kaya dengan kekuasaan, melanggeng dengan mudah melakukan suap dan akan semakin kaya.

Sementara orang miskin akan semakin terpuruk dalam kemelaratan dan terasingkan, hal tersebut bukan tanpa alasan bahwa kemunduran itu terjadi di daerah ini, mengingat kondisi tersebut diakibatkan dari lemahnya integritas lembaga pemerintahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta lemahnya penegakkan hukum yang menjadi alasan utama akan kemunduran pembangunan di Bangka Belitung.

Editor: Muri Setiawan