Dikerjakan Kontraktor Abal-Abal, Pembangunan Gedung BPS Bangka Selatan Mangkrak

BANGKA SELATAN, Lintasbabel.inews.id - Meskipun sudah diberikan perpanjangan waktu, Kontraktor pelaksana pembangunan gedung Badan Pusat Statistik (BPS) Bangka Selatan tetap tidak bisa menyelesaikan kewajibannya.

Akibat ulah kontraktor abal-abal itu, pembangunan gedung BPS yang diharapkan tepat waktu tersebut, dikerjakan secara asal-asalan hingga akhirnya mangkrak.

Baca Juga

Diklaim Kejati Sudah 100 Persen, Warga Minta Proyek Kolam Retensi Sungai Ulu Dikerjakan Maksimal

Pembangunan gedung tersebut merupakan kegiatan BPS tahun anggaran 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp 2,5 Miliar yang dikerjakan oleh CV Difanni Jaya Mandiri yang berdomisili di Jalan Sukarno Hatta Kabupaten Karimun Kepulauan Riau.

Adapun Konsultan Perencana gedung tersebut yaitu CV Van Technos AA dan Konsultan Pengawas yaitu CV Mahoni.

Berdasarkan perjanjian kontrak kerja, masa pengerjaan kontrak awal tersebut berakhir pada bulan januari 2024. Namun meskipun sudah diberi tambahan waktu hingga maret 2024, pembangunan gedung BPS Bangka Selatan tetap tidak selesai.

Baca Juga

Kasi Penkum Kejati Babel Sebut Proyek Kolam Retensi Mentok Diputus Kontrak, Bukan Mangkrak

Kepala BPS Bangka Selatan, Agung Rachmadi mengatakan, CV Difanni Jaya Mandiri merupakan perusahaan kontraktor yang baru pertama kali mengerjakan proyek senilai RP 2,5 Miliar.

"Berdasarkan hasil klarifikasi, pihak kontraktor mengaku tidak bisa menyelesaikan proyek tersebut lantaran terkendala modal dan harga barang dan upah yang lebih mahal dibandingkan anggaran yang disediakan," katanya, Senin (22/04/2024).

Dampak dari proyek mangkrak tersebut kata dia Membuat BPS Bangka Selatan terpaksa menyewa kantor sementara di tempat seadanya dan mengakibatkan pelayan BPS Bangka Selatan terganggu.

Baca Juga

Proyek Kolam Retensi Sungai Ulu Mentok Mangkrak, Begini Respon Kajati Bangka Belitung

"Kami sudah mengirim surat ke BPS RI untuk melakukan blacklist terhadap perusahaan tersebut," Ucapnya.

Tak hanya itu, kata dia, BPS Bangka Selatan juga telah menyurati pihak KPPN dan KPKNL untuk menagih denda kepada kontraktor sebelum melaporkan ke aparat penegak hukum.

"Apabila pihak kontraktornya tidak menyeleasaikan dendanya, kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum," katanya.

Baca Juga

Kontrak Tinggal 10 Hari, Proyek Jalan Jeriji-Tepus Tak Kunjung Diaspal

Editor : Muri Setiawan