Gakkum KLHK Siapkan Tim Khusus Kejar Buronan Tersangka Perambah Hutan di Kabupaten Bangka

AY dan TH saat ini telah menjalani tahanan di Lapas Bukit Semut Sungailiat, Kabupaten Bangka.

Baca Juga

Geruduk Lokasi Pembabatan Kawasan Hutan di Desa Jeriji, Tim Gakkum KLHK Amankan 1 Unit Eksavator

"BA yang ditetapkan pada 6 September 2023 lalu merupakan oknum pensiunan instansi pemerintah daerah yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas. Tersangka kami telah layangkan surat pemanggilan sebanyak 2 kali namun tersangka selalu mangkir dalam pemanggilan tersebut, sehingga kami menerbitkan surat perintah untuk membawa paksa tersangka. Namun, hingga saat ini keberadaan tersangka BA tidak diketahui keberadaannya. Dengan alasan tersebut, Penyidik KLHK telah melakukan koordinasi dengan Bareskrim POLRI dalam menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk tersangka BA," kata Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Kehutanan, Cepi Arifiana dalam keterangan persnya yang diterima Lintas Babel, Senin (8/1/2024).

Sementara, Direktur Penegakan Hukum Pidana LHK, Yazid Nurhuda menyatakan bahwa pihaknya sudah membentuk tim khusus untuk memburu BA.

"Kami telah membentuk tim khusus dalam rangka pencarian DPO tersangka BA yang terdiri dari Penyidik KLHK dan aparat penegak hukum dari instansi terkait. BA kami harapkan untuk segera menyerahkan diri dan kooperatif dalam proses penyidikan untuk membuat terang kasus tersebut. Upaya tegas untuk mengungkap pelaku kejahatan ini akan terus diupayakan mengingat kejahatan ini merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem hutan, bencana alam dan kerugian negara," ujar Yazid.

Baca Juga

Dalami Penyidikan: KLHK Tindak Pemodal Tambang Timah Ilegal di Belitung Timur

Terhadap kasus ini, tersangka BA dijerat dengan Pasal 50 ayat (3) huruf a Jo. Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah pada paragraf 4 pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp7,5 Miliar.

Editor : Muri Setiawan