Pasca Pengesahan UU ASN, Begini Tanggapan Bong Ming Ming Soal Pegawai Honorer

BANGKA BARAT, Lintasbabel.iNews.id - Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming menanggapi kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait dengan nasib tenaga honorer di lingkup pemerintah daerah. 

Presiden Joko Widodo pada akhir Oktober 2023 lalu telah mengesahkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang mengatur secara khusus penataan tenaga honorer/non-ASN. 

Baca Juga

Bantu Pedagang Pasar Tradisional, Bupati Algafry Galakkan Program ASN Belanja ke Pasar

Dalam ketentuan penutup, pada Pasal 66 UU pengganti UU Nomor 5 Tahun 2014, diatur bahwa penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah wajib diselesaikan paling lama di Desember 2024. Selain itu, sejak UU ini berlaku sesuai tanggal pengesahannya. 

"Yang jelas sampai dengan detik ini ya, kita masih berjuang mempertahankan tenaga honorer yang mengabdi di lingkungan Pemkab Babar. Sebab biar bagaimana pun, jujur, kita masih butuh tenaga honorer karena kita kekurangan ASN," kata Bong Ming Ming, Kamis (14/12/2023). 

Menyikapi kebijakan terbaru tersebut, atas nama Pemkab Babar, dirinya mengaku akan memperjuangkan para honorer yang ada saat ini. Terlebih, lanjut Bong Ming Ming yang sudah cukup lama mengabdi di lingkungan Pemkab Babar. 

Baca Juga

Bikin Iri, Pemerintah Bakal Beri Cuti 60 Hari Bagi ASN Kategori Ini

Agar bagaimana tenaga honorer ini, ke depan, dapat diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun kalau tidak bisa, langkah yang akan pihaknya tempuh, rencananya, outsourcing (pemindahan) agar mereka semua tetap bekerja. 

"Yang jelas kami masih membutuhkan mereka, makanya kami tunggu dulu arah kebijakan baru dari pemerintah ini ke depan seperti apa. Karena kita di bawah pemerintah pusat, kalau memang tidak bisa (merekrut tenaga honorer baru), kita tahan diri dulu," ujar dia. 

"Tetapi poinnya honorer yang telah ada saat ini, ada sekian ribu, mereka punya keluarga yang harus dinafkahi. Jangan sampai arah kebijakan ini, membuat mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, imbasnya ke keluarga mereka. Itu yang hari ini lagi dipikirkan Pak Bupati," ucapnya. 

Baca Juga

Hore! TPP ASN Cair dalam Waktu Dekat

Editor : Muri Setiawan