Dinilai Kurang Efektif dan Terlalu Singkat, Ketua AITI Minta RKAB Pertambangan Timah Direvisi

JAKARTA, Lintasbabel.iNews.id - Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) Pertambangan khususnya timah, menjadi hal utama yang disoroti setiap kali dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Komisi VII DPR RI.

RDP kali ini yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII, Eddy Suparno (Sekjen PAN), dihadari para anggota Komisi VII termasuk Bambang Patijaya (BPJ) anggota DPR RI dari Golkar (Ketua DPD Golkar Babel) yang dikenal getol memperjuangkan nasib pertimahan Babel di pusat, termasuk 2 anggota Komisi VII yang juga mantan Menteri Tiffatul Sembiring dan Asman Abnur.

Baca Juga

Terkait SHP, AITI: Hanya PT Timah dan Tuhan yang Tahu

Sementara, di sisi lain, selain AITI, AETI, juga tampak hadir langsung Dirjen Mineral yang juga Pj Gubernur Babel Ridwan Djamaluddin, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (Ilmate) Kementerian Perindustrian Taufik Bawazier, dan lain-lain.

Proses penerbitan RKAB yang membutuhkan waktu 2-3 bulan menjadi ganjalan bagi para pelaku eksportir timah selama ini, sementara masa berlaku RKAB itu sendiri hanya 1 tahun, hal ini lah yang kemudian diharapkan adanya revisi.

Editor : Muri Setiawan